Kemerdekaan Indonesia harus dimaknai lebih dari sekadar terbebas dari penjajahan. Kemerdekaan harus hadir dalam kehidupan rakyat melalui keadilan sosial, kesejahteraan, dan kehadiran negara yang nyata, terutama bagi masyarakat yang masih hidup dalam kemiskinan dan keterlantaran.
"Kemerdekaan tidak cukup hanya kita rayakan. Kemerdekaan harus kita ukur dari sejauh mana rakyat merasakan kehadiran negara, terutama mereka yang paling membutuhkan perlindungan dan keberpihakan," ujar Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abidin Fikri dikutip Kamis (20/8/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Lokakarya Kebangsaan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI yang bekerja sama dengan Dewan Pakar Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) di Tangerang, Rabu (19/8).
Lokakarya mengangkat tema "Kemerdekaan, Kedaulatan, dan Masa Depan Indonesia: Menimba Api Pemikiran Bung Karno untuk Menjawab Tantangan Zaman." Kegiatan dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A., dan menghadirkan Anggota MPR RI Dr. Andreas Hugo Pareira serta I.G.N. Kesuma Kelakan, S.T., M.Si. Adapun narasumber pakar adalah Dr. (H.C.) Ir. Siswono Yudohusodo, Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.Si., dan Dr. Dharmansjah Djumala.
Menurut Abidin, tema lokakarya menjadi penting di tengah momentum 81 tahun Indonesia merdeka. Refleksi mengenai kemerdekaan tidak cukup dilakukan dengan mengenang sejarah, tetapi harus mendorong pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana rakyat telah merasakan manfaat kemerdekaan.
Dalam konteks tersebut, Abidin mengingatkan amanat Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Menurutnya, ketentuan tersebut bukan sekadar norma konstitusi, melainkan mandat moral yang menegaskan tanggung jawab negara terhadap rakyat.
"Indonesia yang merdeka dan berdaulat tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan keterlantaran. Negara harus hadir melalui kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan," tegasnya.
Abidin menilai, kehadiran negara tidak boleh berhenti pada bantuan sesaat. Kebijakan yang dijalankan harus mampu meningkatkan kemandirian masyarakat sekaligus memutus mata rantai kemiskinan.
"Yang kita perlukan adalah solusi yang benar-benar terasa. Kehadiran negara harus bisa dilihat dan dirasakan oleh rakyat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok yang terlantar," katanya.
Ia kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran Bung Karno tentang kemerdekaan, kedaulatan, berdikari, dan keadilan sosial. Menurut Abidin, gagasan Bung Karno tetap relevan untuk menjadi sumber inspirasi dalam menjawab persoalan Indonesia hari ini.
"Menimba api pemikiran Bung Karno bukan berarti kembali ke masa lalu. Kita mengambil semangat dan gagasannya untuk menjawab persoalan masa kini dan masa depan," ujarnya.
Abidin juga menegaskan bahwa kedaulatan negara pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan rakyat. Negara yang berdaulat harus memiliki kemampuan untuk memastikan setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan menerjemahkan cita-cita para pendiri bangsa ke dalam kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
"Api pemikiran Bung Karno harus terus kita jaga sebagai energi untuk membangun Indonesia yang semakin berdaulat, mandiri, adil, dan sejahtera. Kemerdekaan harus benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat," pungkas Abidin.
(ega/ega)
Komentar (0)