Mendagri Cek Posko Tanggap Darurat Gempa di Sikka, Pendataan Kerusakan Dipercepat

SIKKA, DISWAY.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi manajemen Pos Komando (Posko) Tanggap Darurat Gempa Bumi Tektonik di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Mendagri menilai sistem manajemen dan pendataan yang diterapkan Pemkab Sikka telah mampu memberikan gambaran mengenai kondisi masyarakat terdampak di lapangan.

"Ini saya lihat datanya detail sekali ini dan bagus ya. Tersentralisir di sini. Artinya, manajemen untuk penanganan bencana sekali lagi cukup bagus di sini," katanya kepada awak media melalui keterangan tertulis, Kamis 20 Agustus 2026.

BACA JUGA:IHSG Diprediksi Menguat, Berikut Daftar Saham Rekomendasi Analis

Data yang tersedia di posko mencakup sebaran titik pengungsian, jumlah pengungsi, kondisi masyarakat terdampak, bantuan yang masuk dan keluar, hingga kebutuhan warga di setiap desa dan kecamatan.

Pendataan juga mencakup wilayah kepulauan, termasuk Pulau Palue yang turut terdampak gempa.

Kemudian Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kemendagri, Safrizal ZA mendorong percepatan pendataan kerusakan agar penanganan pascagempa berjalan cepat dan tepat sasaran.

Dinilainya, sistem tersebut perlu terus diperkuat, terutama dalam hal kecepatan dan validitas data kerusakan.

Menurutnya, pengalaman penanganan berbagai bencana menunjukkan bahwa kecepatan pendataan sangat berpengaruh terhadap proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

BACA JUGA:KRL Tertemper Orang di Stasiun Pasar Minggu dan Rawa Buaya, Perjalanan Commuter Line Terhambat

"Wilayah yang cepat pendataan, maka akan cepat juga bantuan disalurkan. Untuk itu Bapak Menteri dalam setiap dialog dengan penyintas gempa selalu mengingatkan pemerintah butuh data yang valid dan cepat yang dilakukan oleh kepala desa," ujarnya.

Dijelaskannya, pendataan tidak cukup hanya mencatat jumlah warga yang terdampak. 

"Pemerintah daerah juga harus mengidentifikasi tingkat kerusakan rumah dan bangunan, mulai dari rusak ringan, sedang hingga berat," jelasnya.

Setiap kerusakan juga perlu dilengkapi dengan lokasi yang jelas agar proses verifikasi dan penanganan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Pendataan hingga tingkat desa dinilai penting karena kepala desa dan perangkat desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat.