Masalah Orang Muda Tak Terjawab

Di tengah berbagai tekanan hidup, persoalan orang muda belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Biaya hidup yang meningkat, pendapatan yang stagnan, sulitnya memperoleh pekerjaan, hingga maraknya pemutusan hubungan kerja belum mendapat solusi berarti. Kebijakan pemerintah masih cenderung bersifat makro sehingga belum menjawab tantangan spesifik yang dihadapi orang muda.

Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Jakarta, Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto hanya dua kali menyebut frasa ”anak muda” atau ”generasi muda”. Pertama, terkait anak muda yang membangun usaha di kampung halaman dalam konteks penguatan ekonomi desa. Kedua, terkait korupsi yang dinilai mengurangi kesempatan kerja bagi generasi muda.

Padahal, beragam persoalan konkret yang dihadapi orang muda belum banyak disinggung. Stagnasi pendapatan pekerja muda di perkotaan membuat mereka sulit menabung, terlebih untuk memiliki rumah. Harga hunian meningkat jauh lebih cepat dibandingkan dengan upah. Sementara kenaikan harga pangan semakin menambah tekanan terhadap kehidupan mereka.

Lapangan pekerjaan juga tetap seret. Jumlah sarjana yang menganggur serta pekerja dengan kualifikasi yang tidak sesuai dengan pekerjaannya terus meningkat. Pada saat yang sama, pemutusan hubungan kerja (PHK) terus berlanjut tanpa tanda-tanda akan segera mereda.

Presiden memang menyebut investasi telah menciptakan 2,7 juta lapangan kerja pada 2025 dan 1,4 juta lapangan kerja pada semester pertama 2026. Namun, pertumbuhan lapangan kerja itu belum sepenuhnya selaras dengan keahlian orang muda, terutama di perkotaan. Kondisi ini turut mendorong mereka masuk ke sektor informal dan ekonomi gig (gig economy) yang kerap menawarkan pendapatan di bawah standar serta minim perlindungan hukum dan jaminan sosial.

Kenaikan biaya hidup di tengah stagnasi pendapatan tidak hanya menggerus tabungan, tetapi juga mendorong peningkatan utang masyarakat, terutama untuk kebutuhan konsumtif. Kondisi ini dapat menjadi bom waktu bagi ketahanan keluarga karena minimnya bantalan finansial. Rapuhnya struktur ekonomi keluarga muda pada akhirnya juga berisiko memperburuk persoalan demografi.

Pidato Presiden itu merupakan cerminan paradigma struktural negara dalam memandang isu pemuda. ”Pemerintah bukan tidak peduli dengan persoalan orang muda, tetapi ada celah besar antara angka makro yang ’dirayakan’ pemerintah dengan apa yang dirasakan langsung oleh generasi Z dan milenial sehari-hari,” kata Ketua Umum Ikatan Praktisi dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Sudibyo Alimoeso di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Meski struktur penduduk telah berubah, dari semula didominasi anak menjadi diisi lebih banyak oleh orang muda, perhatian pemerintah masih terfokus ke pembangunan prapemuda, mulai dari Makan Bergizi Gratis, pemberantasan tengkes (stunting), perbaikan sekolah, hingga pembangunan sekolah rakyat. Sementara kesulitan anak muda membayar uang kuliah tunggal, ketidaksesuaian antara keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan lulusan SMK, hingga banyaknya pengangguran terdidik luput dari perhatian pemerintah.

Karena itu, Sudibyo menilai, pemerintah perlu menurunkan pendekatan makro pembangunan manusia ke dalam kebijakan mikro yang memberi afirmasi bagi orang muda. Jika titik buta (blind spot) antara kebutuhan orang muda dan kebijakan pemerintah tidak segara ditutup, masa bonus demografi yang tengah berada di puncaknya terancam menjadi beban nasional di masa depan.

”Jika anak muda usia produktif terjebak pengangguran, setengah pengangguran, atau pekerja informal berupah rendah, mereka tidak akan mampu menabung untuk masa tua. Konsekuensinya, negara di masa depan harus menanggung beban sistem jaminan sosial yang jauh melebihi kapasitas fiskalnya,” tambahnya.

Terlalu lamanya anak muda menganggur atau bekerja di bawah kualifikasi juga bisa memicu penurunan keterampilan permanen. Kondisi ini bisa memunculkan luka permanen generasi yang bisa menurunkan produktvitas mereka seumur hidup. Dampak lanjutannya, daya saing Indonesia di tingkat regional, apalagi global, dipastikan akan semakin tertinggal.

Saat bersamaan, seiring menyusutnya kelas menengah, juga muncul kerapuhan baru dalam keluarga Indonesia. Biaya hidup yang tinggi, pendapatan terbatas, hingga beban utang yang besar membuat generasi muda akan memilih menunda pernikahan atau menahan keputusan untuk memiliki anak. Situasi ini akan menurunkan laju pertumbuhan penduduk secara tidak seimbang dalam dua dekade mendatang hingga ketahanan keluarga sebagai unit dasar masyarakat akan semakin rapuh.

Lebih menyedihkannya lagi, kondisi ini bisa menggerus kepecayaan publik kepada pemerintah. ”Kerenggangan antara klaim pertumbuhan makro yang dibanggakan pemerintah dan realitas dompet anak muda akan memperlebar jurang skeptisisme publik. Dampak jangka panjang, generasi muda akan makin menarik dari partisipasi politik formal hingga memengaruhi stabilitas sosial-politik jangka panjang,” kata Sudibyo.

Secara terpisah, peneliti ketenagkerjaan di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Norman Luther Aruan, dalam bedah buku Menjadi Pemuda di Zaman yang Tak Mudah di Jakarta, Kamis (13/8/2026), mengatakan, mencari pekerjaan di masa sekarang, baik setelah lulus sekolah maupun selepas pemutusan hubungan kerja (PHK), memang tidak mudah.

Persoalan itu berakar dari kondisi bangsa yang memang tidak kunjung ”sehat” akibat beragamnya masalah yang terjadi. Salah satu masalah itu adalah lebarnya ketimpangan sosial dan ekonomi yang membuat orang kaya makin kaya dan orang miskin makin jatuh miskin. Kelas menengah yang terjepit di antara kedua kelompok ekonomi itu pun justru makin turun kekayaannya.

Saat bersamaan, kepercayaan publik terhadap pemerintah terus menurun dan korupsi makin merajalela. Nepotisme makin menguat hingga membuat sebagian masyarakat berspekulasi bahwa hanya ”orang dalam” yang bisa memuluskan lamaran pekerjaan seseorang. Di sisi lain, birokrasi yang kaku dan kebijakan tumpang tindih makin mengukuhkan persoalan yang membuat orang muda kian sulit mengakses lapangan kerja berkualitas.

Dari aspek tenaga kerja, lanjut Norman, kesenjangan keterampilan pencari kerja dan kebutuhan pasar kerja terus terjadi. Ketidaksesuaian kompetensi calon pekerja dengan kebutuhan industri itu sejatinya merupakan masalah klasik yang hingga kini sulit terselesaikan. Disparitas keterampilan pekerja pun sangat beragam, baik antarwilayah maupun antarpulau dan provinsi.

Tak hanya yang kesulitan mencari pekerjaan, mereka yang sudah bekerja pun sulit untuk meningkatkan kesejahteraannya. Peneliti modal manusia di Pusat Riset Kependudukan BRIN, Dini Dwi Kusumaningrum, mengingatkan bahwa meski pekerja Indonesia harus kerja keras banting tulang setiap hari, mereka tetap miskin (working poor).

”Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, banyak orang bekerja, tetapi tidak mampu menaikkan mobilitas sosial mereka ke atas,” tambahnya. Meski bekerja, mereka bukan termasuk kelas menengah yang mapan, melainkan kelas menengah aspiratif dan rentan miskin. Sementara di negara maju, kelompok working poor itu umumnya diisi pencari kerja dan pengangguran.

Keberadaan working poor itu juga merupakan masalah struktural ketenagakerjaan di Indonesia. Meski saat ini Indonesia mempunyai 149,38 juta orang angkatan kerja yang hampir setara dengan gabungan penduduk Jerman dan Inggris yang semuanya berusia produktif 15-64 tahun, kualitas mereka rendah. Lebih dari separuh angkatan kerja Indonesia berpendidikan paling tinggi SMP. Jumlah pengangguran mencapai 7,20 juta orang dan sebagian besar terkonsentrasi di DKI Jakarta dan Banten alias pengangguran perkotaan.

Selain kualitasnya rendah, ketimpangan pasar kerja juga terus terjadi. Walau separuh angkatan kerja Indonesia adalah perempuan, hanya 56,42 persen angkatan kerja perempuan yang bekerja dan dibayar. Dari jumlah perempuan yang bekerja, 66 persennya bekerja di sektor informal yang berupah rendah serta minim perlindungan dan jaminan sosial.

Ketika terjadi gunjangan ekonomi, para pekerja kelas menengah itu paling rentan jatuh dalam kemiskinan. Saat pengeluaran keluarga mencapai Rp 2 juta-Rp 9,9 juta per bulan, maka mereka disebut kelas menengah. Selama lima tahun terakhir, lanjut Dini, sebanyak 9,48 juta orang kelas menengah harus turun kelas akibat lonjakan harga pangan dan gelombang PHK pascapandemi Covid-19.

Korban PHK berpendidikan menengah dan tinggi lebih rentan untuk tidak bekerja lagi setelah PHK. Mereka cenderung kurang fleksibel untuk mendapatkan pekerjaan baru karena memilih menunggu pekerja yang layak sesuai pendidikan dan pengalaman kerja mereka atau kalah bersaing dengan pekerja lebih muda yang lebih menarik bagi industri.

Selama masa menganggur itu, mereka umumnya bertumpu pada tabungan. Namun, tabungan itu tak mampu menyelamatkan hidup mereka selamanya. Panjangnya masa tunggu untuk mendapat pekerjaan baru membuat sebagian korban PHK dan pengangguran terdidik akhirnya masuk ke pasar kerja informal (gig economy) yang bertumpu pada kontrak jangka pendek atau tanpa kontrak jelas, upah rendah, perlindungan sosial terbatas, hingga ketidakstabilan pekerjaan tinggi.

Kondisi itu membuat makin banyak orang muda sulit mengalami mobilitas ke atas, sulit menabung, hingga dibayang-bayangi masa tua yang suram. Namun, kondisi itu bisa dicegah melalui kebijakan pemerintah yang tepat bagi orang muda.

Untuk menghadapai persoalan itu, Sudibyo mengusulkan agar pemerintah menyediakan skema jaminan kerja pemuda yang terstruktur guna menjamin supaya setiap pemuda berusia 18-30 tahun mendapat akses pekerjaan, pelatihan vokasional, atau magang berbayar dalam kurun waktu tertentu setelah lulus atau kehilangan pekerjaan. Subsidi rumah pertama bagi keluarga muda di perkotaan juga diperlukan. Sebab, tanpa adanya intervensi pemerintah, hampir mustahil bagi orang muda memiliki rumah di kota.

Kehadiran negara untuk menyelesaikan berbagai persoalan orang muda itu dinilai Norman mutlak diperlukan jika Indonesia masih ingin meraih bonus demografi. Pelatihan kerja diperlukan bukan hanya menyasar mereka yang sedang mencari kerja, melainkan juga pekerja yang ingin meningkatkan kompetensinya sehingga mereka mampu mengimbangi disrupsi teknologi yang sedang terjadi.

Selain pelatihan kerja, penyediaan konselor selama proses atau menuju pelatihan kerja juga diperlukan untuk mengatasi kesenjangan informasi, motivasi, dan hambatan budaya calon pekerja. Internet memang tersedia di seluruh negeri, tetapi tidak semua orang memiliki akses yang sama. Selain itu, kurikulum pendidikan yang tidak relevan dengan dunia kerja juga perlu dibenahi. Namun, semua itu harus didukung oleh dukungan anggaran pendidikan yang memadai, konsisten, dan berkelanjutan.

Sejatinya, menjawab tantangan persoalan yang dihadapi orang muda saat ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi kelompok populasi terbesar di Indonesia saat ini. Kebijakan afirmatif untuk orang muda itu pun penting untuk menyelamatkan bonus demografi agar tidak berubah menjadi bencana demografi dalam beberapa dekade mendatang serta menghindarkan Indonesia menjadi negara yang menua sebelum kaya.