Kemarau membuat krisis air bersih semakin terasa di Jawa Barat, sementara udara Bandung yang biasanya sejuk kini terasa sumuk. Di balik dua keluhan warga itu, ada persoalan yang lebih besar. Semua pihak perlu menyiapkan diri menghadapi musim kemarau yang berpotensi semakin panjang dan berat.
Dalam beberapa hari terakhir, Ridho (35), warga Padasuka, Kota Bandung, Jawa Barat, dibuat kesal. Masalah air bersih yang beberapa pekan terakhir membuat tidurnya tak nyenyak belum juga selesai.
”Sekarang, kalau mau tidur, harus periksa persediaan air. Sudah beberapa kali, saya pesan air hampir tengah malam karena airnya benar-benar habis,” kata Ridho, Rabu (19/8/2026).
Ridho tidak mengetahui secara pasti penyebab pasokan air yang dikelola perusahaan swasta itu tersendat. Menurut pengelolanya, kemarau membuat debit sumber air menyusut sehingga pasokan harus dibagi secara bergiliran kepada pelanggan.
”Katanya harus bergantian karena air di sumber mata airnya menyusut. Harus buka-tutup air supaya ratusan pelanggan lain bisa dapat. Di grup pelanggan air, setiap hari ramai soal warga yang belum kebagian air hingga terpaksa harus mengeluarkan biaya besar untuk membeli air,” katanya.
Ridho merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Pengeluarannya untuk membeli air melonjak. Untuk kebutuhan empat orang, sebelumnya ia mengeluarkan Rp 100.000-Rp 150.000 per bulan.
Kini, pengeluarannya untuk mendapatkan air bersih mencapai Rp 500.000 dalam sebulan. Untuk mendapatkan 1.000 liter air atau setara satu tandon, yang kerap hanya cukup untuk dua hingga tiga hari, ia harus membayar Rp 100.000.
”Bukan sekadar biaya besar yang bikin kesal, tetapi juga gondok ketika sedang butuh pada malam atau pagi hari, airnya tiba-tiba mati atau habis,” katanya.
Nasib Ridho kurang lebih menggambarkan persoalan yang dihadapi sedikitnya 3.000 warga Kota Bandung yang tengah mengalami kesulitan air bersih. Secara keseluruhan, lebih dari 500.000 warga di Jawa Barat terdampak kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat.
Warga terdampak terdata di berbagai daerah. Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah dengan jumlah warga terdampak terbesar, yakni 180.247 jiwa. Kabupaten Bekasi menyusul dengan 61.886 jiwa dan Purwakarta 39.409 jiwa.
Besarnya jumlah warga terdampak menunjukkan bahwa persoalan air bersih tidak hanya terjadi di daerah yang selama ini dikenal kering. Kabupaten Bogor, misalnya, berada di kaki Gunung Salak. Adapun Purwakarta merupakan lokasi Waduk Jatiluhur, salah satu waduk terbesar di Indonesia.
Menyikapi kondisi tersebut, Hadi Rahmat Hardjasasmita dari Humas BPBD Jawa Barat mengatakan, pihaknya telah menyalurkan sekitar 11 juta liter air bersih ke berbagai daerah terdampak. Bahkan, sekitar separuhnya disalurkan ke Kabupaten Bekasi.
”Kami bekerja sama dengan TNI/Polri, komunitas, hingga dunia usaha untuk menyalurkan air bersih,” katanya.
Belum rampung persoalan air bersih, Ridho kini harus menghadapi udara yang terasa lebih gerah, jauh dari bayangan Bandung sebagai kota berhawa sejuk.
”Entah akibat cuaca atau kondisi apa. Yang pasti, AC harus dinyalakan lebih lama. Sudah pasti butuh biaya lagi,” katanya.
Kepala Stasiun Geofisika Bandung Edi Wibowo mengatakan, kondisi gerah tersebut lebih dipengaruhi faktor lokal. Suhu minimum Bandung, misalnya, terbilang cukup hangat, yakni 21-22 derajat celsius.
Suhu maksimum pada siang hari bahkan mencapai 35 derajat celsius. Selain itu, kelembaban udara juga cukup tinggi, berkisar 55-80 persen, sehingga udara terasa panas dan lembap.
Menurut Edi, kondisi tersebut masih mungkin berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah dinamika atmosfer masih mendukung suplai uap air dan pertumbuhan awan konvektif secara lokal di sebagian wilayah Jawa Barat, termasuk Bandung dan sekitarnya.
”Suhu muka laut masih relatif hangat di sebagian perairan Indonesia dan gelombang Kelvin diperkirakan aktif di wilayah Jawa Barat,” katanya.
Persoalan air dan udara gerah itu bukan menjadi tantangan terakhir. Potensi El Nino menghadirkan ancaman yang lebih besar karena dapat membuat musim kemarau—tidak hanya di Jawa Barat, tetapi juga di Indonesia—semakin kering.
Kepala Pusat Perubahan Iklim ITB Profesor Djoko Santoso mengatakan, jika berkembang sesuai perkiraan, kondisi tersebut perlu diwaspadai. Sebab, dapat memicu keterlambatan awal musim hujan dan berkurangnya curah hujan pada periode Desember-Januari-Februari.
Karena itu, penanganan kekeringan tidak cukup dilakukan setelah warga kehilangan sumber air. Pemerintah perlu juga mengantisipasinya sebelum cadangan air mencapai kondisi kritis.
Djoko merekomendasikan pemantauan kondisi hidrologis serta pengelolaan tampungan dan alokasi air secara adaptif. Sistem pemantauan dan prediksi dampak kekeringan juga perlu diperkuat untuk menentukan wilayah yang paling rentan.
”Langkah tersebut penting untuk menentukan wilayah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap bencana kekeringan sehingga dapat menjadi prioritas penanganan,” kata Djoko.
Komentar (0)