BANDUNG, KOMPAS — Perayaan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia belum dirasakan membawa perbaikan kesejahteraan bagi para pedagang pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat. Mereka justru menghadapi daya beli masyarakat yang anjlok drastis sepanjang tahun ini.
Kondisi ini diungkapkan para pedagang saat ditemui Kompas di sejumlah pasar tradisional di Kota Bandung, Rabu (19/8/2026). Salah satunya di Pasar Kosambi.
Kosambi merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Bandung Raya. Pasar Kosambi juga menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam memantau inflasi yang dipengaruhi harga bahan kebutuhan pokok.
Bagi pedagang, kondisi ekonomi terasa dari transaksi harian yang semakin sedikit. Barang yang biasanya cepat terjual kini lebih lama berada di lapak.
Rahmat Kurnia (62), salah seorang pedagang beras, merasakan langsung dampak anjloknya daya beli masyarakat. Ia mengaku penurunan daya beli mencapai lebih dari 80 persen.
Saat ini, Rahmat rata-rata hanya menjual sekitar 25 kilogram beras per hari. Padahal, beberapa tahun lalu, penjualan beras bisa mencapai sekitar dua kuintal atau 200 kilogram sehari.
Menurut dia, harga yang semakin mahal menjadi salah satu pemicu anjloknya daya beli masyarakat. Beras medium, misalnya, kini dijual sekitar Rp 15.000 per kilogram, sedangkan beras premium berkisar Rp 16.000-Rp 18.000 per kilogram.
Harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah tahun ini, yakni Rp 13.500 per kilogram untuk beras medium dan Rp 14.900 per kilogram untuk beras premium.
”Daya beli masyarakat turun hingga 80 persen karena harga yang mahal. Kondisi ekonomi merana dan semakin sulit,” kata Rahmat.
Kondisi serupa juga dialami Agus Sutisna (51), pedagang telur. Ia mengatakan, jumlah telur yang terjual kini hanya sekitar 5 kilogram per hari. Padahal, saat kondisi ekonomi masih stabil, Agus mampu menjual sekitar 10 kilogram telur per hari.
”Peringatan kemerdekaan belum berbanding lurus dengan kondisi warga saat ini. Hanya kalangan tertentu yang merasakan kondisi ekonomi yang baik,” ungkapnya.
Pemerintah pusat menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester pertama 2026 tercatat sebesar 5,45 persen. Capaian ini diklaim pemerintah sebagai yang tertinggi untuk periode semester pertama dalam 13 tahun terakhir.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam siaran pers di laman Kementerian Keuangan menyatakan, perekonomian Indonesia tumbuh resilien sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada triwulan II-2026. Angka pertumbuhan juga lebih tinggi dibandingkan triwulan II-2025 yang 5,12 persen secara tahunan, di tengah kondisi global yang masih penuh ketidakpastian.
Ia memaparkan, pertumbuhan tersebut didorong investasi yang kuat, konsumsi rumah tangga yang meningkat, serta berbagai kebijakan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.
”Di tengah tantangan global yang masih tinggi, pemerintah akan terus memperkuat mesin-mesin pertumbuhan ekonomi melalui sinergi kebijakan dan reformasi struktural guna menjaga momentum pertumbuhan yang lebih tinggi,” ujar Purbaya.
Menanggapi hal itu, pengamat ekonomi Universitas Pasundan Bandung, Acuviarta Kartabi, mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi belum otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas.
Acuviarta berpendapat, pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari sektor-sektor yang menjadi penggeraknya. Ia menilai, belanja pemerintah menjadi salah satu faktor yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi pada semester pertama 2026.
Sementara itu, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak selalu menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor musiman, seperti hari raya dan musim liburan, turut mendorong konsumsi.
”Pertumbuhan ekonomi belum mencerminkan pemerataan dan peningkatan kesejahteraan di semua tingkat. Pertumbuhan belum sepenuhnya dinikmati masyarakat, tetapi masih oleh kalangan tertentu saja,” tegasnya.
Komentar (0)