BANDUNG, KOMPAS — Sebanyak 387 desa di Jawa Barat terdampak kekeringan dalam sebulan terakhir. Hingga Selasa (18/8/2026), 519.687 warga kesulitan mendapatkan air bersih.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar pada Selasa hingga pukul 14.00 WIB, 387 desa itu tersebar di 27 kota/kabupaten.
Hadi Rahmat Hardjasasmita selaku Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar di Bandung, Rabu (19/8/2026), memaparkan, Kabupaten Bogor merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang terdampak paling besar. Jumlahnya mencapai 180.247 jiwa.
Selanjutnya adalah Kabupaten Bekasi dengan 61.886 jiwa terdampak. Ada juga Kabupaten Purwakarta dengan 39.409 jiwa.
Untuk meminimalkan dampaknya, Hadi mengatakan, BPBD Jabar beserta BPBD di 27 kabupaten/kota bersama sejumlah pihak terkait telah menerjunkan bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak. Sejauh ini, distribusi bantuan air bersih telah mencapai 11,1 juta liter.
“Khusus untuk tiga daerah yang paling terdampak, kami telah menyalurkan bantuan air bersih. Kabupaten Bogor terdata 1,7 juta liter, Bekasi 5,3 juta liter dan Purwakarta mencapai 396.500 liter,” paparnya.
Untuk menghadapi puncak musim kemarau, Hadi mengimbau masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan menghemat penggunaan air. Masyarakat juga diharapkan menjaga kondisi tubuh dengan memenuhi kebutuhan air harian, terutama saat beraktivitas di luar rumah.
Selain itu, Hadi meminta masyarakat menghindari aktivitas pembakaran sampah atau pembersihan lahan dengan cara dibakar. Sebab, kedua hal tersebut rentan memicu terjadinya kebakaran lahan.
”Masyarakat diharapkan segera melaporkan ke pemerintah atau BPBD setempat apabila terjadi kondisi darurat akibat kekeringan di lingkungan sekitar,” ujarnya.
Kepala Pusat Perubahan Iklim ITB Profesor Djoko Santoso memaparkan, fenomena El Nino memiliki durasi yang cukup panjang. Fase El Nino di Pasifik tahun ini diprediksi bertahan 8-9 bulan, dari pertengahan 2026 hingga kuartal pertama 2027.
Menurut dia, dampak yang perlu diwaspadai adalah keterlambatan awal musim hujan dan berkurangnya curah hujan pada periode Desember-Januari-Februari, terutama bagi sektor pertanian padi. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak ikutan dari bencana kekeringan
Ia merekomendasikan agar pengurangan risiko bencana kekeringan dilakukan melalui penurunan tingkat sensitivitas dan peningkatan kapasitas adaptasi. Karena itu, langkah antisipasi perlu dilakukan sebelum cadangan air mencapai kondisi kritis.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi hidrologis serta pengelolaan tampungan dan alokasi air secara adaptif. Kapasitas adaptasi juga dapat ditingkatkan melalui penambahan sistem pemantauan dan prediksi dampak.
"Langkah tersebut penting untuk menentukan wilayah yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap bencana kekeringan sehingga dapat menjadi prioritas penanganan," kata Djoko.
Direktur Perubahan Iklim BMKG A Fachri Radjab menjelaskan, kondisi kemarau pada tahun ini perlu menjadi perhatian karena puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus dan September. Hingga 2 Agustus 2026, BMKG juga mencatat 5.690 titik panas di berbagai wilayah Indonesia.
Adapun BMKG menempatkan sejumlah wilayah sebagai prioritas pemantauan karhutla. Wilayah tersebut antara lain Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.
”BMKG memproyeksikan 437 zona musim atau 48,77 persen luas daratan Indonesia mengalami durasi kemarau lebih panjang dibandingkan kondisi normal,” ujarnya.
Komentar (0)