Para mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia kembali menggelar aksi turun ke jalan. Setelah mereka menggelar aksi besar mereka pada Juni lalu, pada Selasa (18/8/2026) mereka kembali menggelar aksi di Jakarta untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap pemerintah.
Setelah aksi pada Juni lalu yang mereka gelar, sejumlah tuntutan kembali mereka sampaikan kepada pemerintah karena tak juga ada perubahan. Aksi yang mereka gelar ini tetap mengritik sejumlah kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan penguasa dan lingkarannya, tanpa adanya kesejahteraan yang merata pada rakyat Indonesia.
Aksi yang tepat sehari setelah momentum peringatan HUT ke-81 RI ini dihelat dengan tajuk "Merebut Kemerdekaan". Tema ini muncul menjadi tajuk aksi karena tak jauh dari keresahan akan situasi pemerintahan tersebut. Sehingga makna kemerdekaan yang seharusnya membawa kesejahteran secara adil dan makmur justru menjadi tanda tanya besar terkait akan situasi saat ini.
Keresahan-keresahan tersebut tertuang dalam pesan-pesan yang mereka sampaikan lewat orasi, poster, dan spanduk yang mereka bawa dalam aksi. Selain mahasiswa UI, sejumlah BEM perguruan tinggi lain, seperti Universitas HAMKA, Universitas Pancasila, dan Universitas Bung Karno juga turut bergabung menyuarakan keresahan akan situasi negeri ini dalam aksi tersebut.
Permasalahan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan proyek Koperasi Desa Merah Putih yang tidak terarah serta hak-hak sipil yang kian terancam punah menjadi beberapa contoh hal yang tercuat dalam pesan yang mereka sampaikan disini. Situasi ketimpangan dan keterpurukan ekonomi di sendi kehidupan masyarakat juga disurakan sebagai bentuk mewakili keresahan rakyat Indonesia saat ini. Tak hanya itu, rentetan aneka skandal rasuah dan beberapa pernyataan presiden yang sering lepas arah kian juga dirasakan kian menggambarkan tidak bertanggungjawabnya pemerintah hingga menimbulkan rasa jengah. Namun, tuntutan-tuntutan suara rakyat yang diwakilkan para mahasiswa ini tidak ada tanggapan dan perubahan signifikan oleh pemerintah.
Ketidakpedulian pemerintah akan suara rakyatnya ini diperparah polah tingkah aparat yang bertugas mengawal aksi ini berjalan. Aksi mereka di bulan Agustus ini sama terganjalnya dengan aksi mereka pada Juni lalu.
Aksi yang mereka lalukan sebenarnya hendak digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tetapi, lagi-lagi, aksi mereka ini kembali dihadang polisi. Langkah perjuangan para mahasiswa ini dihalangi barikade dan dipaksa hanya sampai kawasan Dukuh Atas. Bahkan kericuhan kecil sempat terjadi antara mahasiswa ketika polisi memaksa mereka berhenti di titik sekitar Dukuh Atas.
Polisi melarang dengan beberapa alasan, mulai pemberitahuan harus dengan surat tercetak di kertas hingga alasan kesulitan mengatur lalu lintas jika aksi digelar di Bundaran HI. Selain itu, tak hanya polisi yang berjaga di lokasi aksi. Pengamatan Kompas, beberapa gang dan jalan kecil di sekitar lokasi aksi terlihat beberapa anggota TNI berpakaian sipil dan ormas yang diduga dilibatkan berjaga atas nama pelapis pengamanan.
Dua kali sudah tuntutan tersiar dan dua kali sudah aksi yang digelar terhalang pagar. Aksi seolah tak didengar dan aroma dugaan upaya represi kian menguar meski dalam samar. Semoga gambaran situasi ini tak semakin menyeret alam demokrasi menuju kata mati dan "kemerdekaan" rakyat Indonesia menjadi sebuah ironi.
Komentar (0)