CELEBESMEDIA.ID, Makassar — Center for Information Development Studies (CIDES) ICMI Orwil Sulawesi Selatan siap menjadi mitra strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kebijakan berbasis data dan kajian akademik.
Komitmen itu disampaikan Ketua Dewan Pakar CIDES ICMI Orwil Sulsel, Abd. Hamid Paddu, setelah bertemu Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balai Kota Makassar, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan membahas sejumlah isu pembangunan, mulai dari kemiskinan dan ketimpangan, dampak APBD, hingga kesesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja.
Hamid mengatakan CIDES menawarkan pendekatan evidence-based policy, yakni kebijakan yang disusun berdasarkan fakta dan hasil penelitian serta diukur dampaknya setelah diterapkan.
"Bagaimana kebijakan ini berbasis fakta, data yang sudah diteliti dan dikaji. Ujungnya, ketika kebijakan dibuat, hasilnya bisa terukur," ujarnya.
Menurut Hamid, persoalan kemiskinan perlu dikaji hingga tingkat rumah tangga agar pemerintah mengetahui penyebabnya secara lebih spesifik. Evaluasi juga diperlukan untuk mengukur efektivitas program bantuan sosial.
CIDES turut menyoroti ketimpangan di tengah pertumbuhan ekonomi Makassar.
"Ekonomi bertumbuh, tetapi timpang. Ini yang mau kita kaji seperti apa dan menyampaikan faktanya kepada Pak Wali Kota," katanya.
Isu berikutnya adalah dampak APBD. Hamid menilai keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya belanja, tetapi dari perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat.
CIDES juga menawarkan kajian mengenai kebutuhan tenaga kerja dua hingga tiga tahun ke depan. Pemetaan itu akan dibandingkan dengan kompetensi lulusan SMA dan perguruan tinggi untuk melihat kesesuaian antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.
"Makassar ini kota jasa, maka kita perlu melihat lapangan kerja yang terbuka dua sampai tiga tahun ke depan seperti apa," tutur Hamid.
Selain tiga isu tersebut, pertemuan membahas penataan kawasan, relokasi, pengelolaan sampah, urban farming, dan pembangunan stadion.
CIDES siap mendukung agenda tersebut melalui jaringan akademisi dan peneliti dari berbagai perguruan tinggi di Sulsel. Dalam 100 hari pertama, CIDES menargetkan kajian pada tiga isu prioritas tersebut dalam bentuk penelitian dan policy brief.
"Lewat kajian, penelitian dan policy brief, kita ingin memperjelas bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota ini berbasis data riil," harapnya.
Untuk mendukung kajian, CIDES membutuhkan akses data dan jalur koordinasi dengan OPD terkait, termasuk Bappeda maupun Bapenda. Hasil penelitian diharapkan tidak berhenti sebagai rekomendasi, tetapi menjadi dasar kebijakan yang dapat diukur dampaknya.
Sekretaris CIDES ICMI Orwil Sulsel, A. Luhur Prianto, menyambut positif komitmen Pemkot Makassar mengedepankan evidence-based policy. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan kapasitas CIDES di bidang riset, kajian, dan pengembangan kebijakan.
Luhur mendorong komunikasi dengan Pemkot segera diwujudkan melalui program konkret bersama OPD terkait. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan teknokratik.
"Pendekatan teknokratik, pendekatan kepakaran memang diperlukan. Tetapi sekali lagi tetap ada kebutuhan persiapan-persiapan sosial, istilahnya desain sosial untuk setiap program," jelasnya.
Menurut Luhur, keberagaman sumber daya CIDES dan ICMI menjadi kekuatan untuk melihat persoalan pembangunan dari berbagai perspektif. Selain akademisi, terdapat aktivis, jurnalis, penggiat organisasi kemasyarakatan, dan unsur masyarakat lainnya.
Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan yang kuat secara data, tepat secara teknis, sekaligus mendapat penerimaan masyarakat.
Dalam audiensi tersebut hadir Ketua ICMI Orwil Sulsel Arismunandar, Ketua CIDES ICMI Orwil Sulsel Adi Suryadi Culla, Hamid Paddu, Wakil Ketua ICMI Sulsel Tahir Burhan, Sekretaris CIDES A. Luhur Prianto, Wakil Sekretaris Hasdar, serta pengurus CIDES ICMI Sulsel AS. Kambie, Kamaruddin Azis, dan Andi Sri Wulandani.
Komentar (0)