Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) segera mengintervensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah.
Tomsi menilai pengendalian harga beras perlu dilakukan lebih cepat karena komoditas tersebut merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat sekaligus memiliki pengaruh besar terhadap inflasi.
Advertisement
“Beras ini besar sekali. Jadi kalau sedikit saja kenaikan harga beras mengenai inflasi kita naik, karena semua makan beras. Kalau cabai, sebagian tidak makan cabai,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Tomsi menyoroti kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bone Bolango, harga beras tercatat naik sekitar 13 persen, sedangkan di Kabupaten Pohuwato mendekati 10 persen.
Ia meminta Pemda dan TPID segera turun ke lapangan untuk memastikan perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta faktor yang menyebabkan kenaikan.
Khusus Bone Bolango, Tomsi meminta Perum Bulog berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk segera menggelar operasi pasar.
Menurut dia, intervensi perlu dilakukan sejak awal agar kenaikan harga tidak semakin membebani masyarakat.
“Jadi tidak boleh sedikit pun ada kenaikan harga beras dengan stok kita yang banyak,” tegas Tomsi.
Komentar (0)