Jakarta: Indonesia bersiap punya Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai 1 Januari 2027. Kehadiran bursa ini dinilai bisa menjadi langkah penting agar Indonesia tak lagi sekadar menjadi negara yang mengikuti harga mineral di pasar global.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, bursa mineral seharusnya tidak hanya menjadi tempat transaksi komoditas. Lebih dari itu, bursa diharapkan mampu membangun mekanisme pembentukan harga yang lebih kredibel.
Baca juga: Industri Nikel Maluku Utara Dinilai Makin Matang Terapkan Tata Kelola HAMMenurut Bhima, Indonesia selama ini masih cenderung berada dalam posisi price taker. Artinya, harga komoditas lebih banyak mengikuti harga atau kesepakatan yang terbentuk di luar negeri maupun melalui negosiasi langsung antara produsen dan pembeli.
"Pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis diharapkan bisa jadi price makers, artinya pembentukan harga karena kedalaman dan kepercayaan pasar. Pembentukan harga membuat mineral lebih punya harga yang tinggi," ujar Bhima saat dihubungi di Jakarta, dikutip dari Metrotvnews.
Jika mekanisme pasar berjalan dengan transparan dan dipercaya pelaku industri, Indonesia berpeluang memiliki posisi tawar yang lebih kuat. Dengan begitu, nilai mineral Indonesia tidak semata-mata ditentukan oleh pihak lain.
Transparansi Jadi KunciMeski begitu, Bhima mengingatkan pembangunan bursa mineral tidak cukup hanya dengan membuat sistem perdagangan. Ada sejumlah aspek yang harus diperkuat, salah satunya transparansi.
Menurut dia, transparansi penting untuk memastikan bahan baku yang masuk ke rantai industri hilirisasi benar-benar memiliki asal-usul yang jelas.
"Soal transparansi penting terkait kepastian bahan baku untuk hilirisasi. Bursa harus bisa memberikan transparansi termasuk soal ketelusuran lokasi titik tambang untuk mencegah masuknya produk dari tambang ilegal," jelasnya.
Dengan sistem ketelusuran yang baik, pelaku industri bisa mengetahui asal mineral yang diperdagangkan. Hal ini sekaligus dapat menjadi salah satu cara untuk mempersempit ruang masuknya mineral dari aktivitas pertambangan ilegal.
Bukan cuma soal asal barang, standar lingkungan juga menjadi pekerjaan rumah. Bhima menilai bursa mineral perlu mendorong standar keberlanjutan agar komoditas Indonesia tetap dipercaya di tengah tuntutan pasar global yang semakin ketat.
Indonesia bahkan bisa belajar dari mekanisme yang sudah diterapkan di pasar komoditas internasional. Salah satunya dengan mengadopsi standar seperti yang digunakan London Metal Exchange (LME).
Standar tersebut dapat menjadi acuan agar mineral yang diperdagangkan memiliki rekam jejak yang jelas, mulai dari asal-usul hingga kualitas dan kepatuhan terhadap standar tertentu.
Karena itu, keberhasilan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis nantinya tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih platform perdagangannya. Faktor yang jauh lebih penting adalah apakah bursa tersebut mampu membangun kepercayaan di mata pelaku pasar.
Transparansi, kepastian kualitas, standar keberlanjutan, hingga keterlacakan mineral akan menjadi bagian penting untuk membangun kredibilitas tersebut.
Mulai Beroperasi 1 Januari 2027Rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan bursa tersebut mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.
Target itu disampaikan Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Prabowo berharap aturan mengenai penyelenggaraan bursa mineral dapat segera dibahas bersama DPR dan diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
"Dengan dukungan DPR, rencana kita 1 Januari 2027 kita akan memiliki bursa komoditas sendiri. Kita targetkan, ketentuan penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis segera dibahas dengan DPR RI dan mohon diterbitkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," ujar Prabowo.
Menurut Prabowo, pembentukan bursa tersebut menjadi bagian lanjutan dari kebijakan ekspor satu pintu yang tengah disiapkan pemerintah.
Pemerintah juga telah membahas rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Jika target tersebut terealisasi, Indonesia akan memasuki babak baru dalam perdagangan mineral strategis. Tantangannya bukan sekadar membuat bursa berdiri, tetapi memastikan pasar tersebut benar-benar dipercaya sehingga Indonesia bisa naik level dari price taker menjadi price maker.
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda
Komentar (0)