Pemerintah membutuhkan pembiayaan sebesar Rp 671,2 triliun untuk menutup defisit RAPBN 2027. Kebutuhan pembiayaan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan proyeksi tahun ini seiring target defisit yang juga dipangkas.
Berdasarkan dokumen Postur RAPBN 2027, pembiayaan anggaran tahun depan ditetapkan sebesar Rp 671,2 triliun. Pembiayaan anggaran merupakan dana yang dibutuhkan pemerintah untuk menutup selisih ketika belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara.
Nilai pembiayaan tersebut turun 8,6 persen dibandingkan outlook pembiayaan 2026 yang mencapai Rp 734,3 triliun. Target tersebut juga lebih rendah dari alokasi pembiayaan dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 689,1 triliun.
Penurunan kebutuhan pembiayaan ini sejalan dengan langkah pemerintah untuk mempersempit defisit anggaran pada 2027. Defisit APBN tahun depan ditargetkan berada di level 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan Rp 671,2 triliun.
Sementara itu, outlook defisit APBN 2026 diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap PDB atau sekitar Rp 734,3 triliun.
Pemerintah juga menargetkan perbaikan keseimbangan primer pada 2027. Defisit keseimbangan primer diproyeksikan turun 86,3 persen menjadi Rp 20,9 triliun.
Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan outlook 2026 yang masih mencatat defisit keseimbangan primer sebesar Rp 152,1 triliun.
Keseimbangan primer menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran bunga utang menggunakan pendapatan negara, tanpa memperhitungkan pembiayaan dari utang baru.
Dari sisi pendapatan, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara pada 2027 mencapai Rp 3.426,0 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 6,8 persen dibandingkan outlook pendapatan negara 2026 sebesar Rp 3.208,1 triliun.
Komentar (0)