8 Langkah Cepat Pemerintah Tangani Gempa NTT, Buka Posko hingga Pengerahan Helikopter

JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah menyiapkan delapan langkah strategis untuk segera memulihkan kondisi Nusa Tenggara Timur (NTT) pasca-diguncang gempa. Gempa Magnitudo 7,7 melanda Pulau Flores, NTT, pada Sabtu (15/8) pagi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengatakan delapan langkah strategis ini wajib segera dieksekusi. 

“Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak,” kata Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).

BACA JUGA:Instruksi Langsung Prabowo, Menko PMK Pratikno Minta Pemda NTT Bikin Posko dan Sinkronkan Bantuan Gempa

Langkah pertama, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah di enam kabupaten terdampak parah, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka; serta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera menerbitkan penetapan status darurat resmi.

Menurut Suharyanto, kepastian status hukum kedaruratan ini sangat vital agar BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan lembaga terkait memiliki payung hukum untuk menyalurkan dukungan anggaran serta bantuan teknis secara maksimal ke wilayah terdampak.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya, bisa membantu secara maksimal," tegas Suharyanto.

Sejalan dengan penetapan status tersebut, pada poin kedua Kepala BNPB meminta percepatan pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi dengan mengoptimalkan peran unsur TNI-Polri sebagai komandan satgas. 

BACA JUGA:Tangani Korban Gempa NTT, Pemerintah Kirim 27 Ton Bantuan Logistik Pakai Pesawat Hercules

Menurutnya, pembentukan posko kedaruratan daerah ini krusial agar seluruh pergerakan taktis, penataan pengungsi, serta pendistribusian logistik di tingkat lokal dapat terkendali dalam satu komando yang terintegrasi.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk posko provinsi," kata Suharyanto.

Selanjutnya, langkah ketiga yakni, Kepala BNPB mengomandoi langsung pembentukan Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere. Pembagian dua titik wilayah operasi ini dirancang untuk menjangkau seluruh kabupaten terdampak di Flores bagian barat dan timur secara cepat, presisi, serta merata.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada. Dua titik ini harapannya bisa mempercepat semua langkah penanganan bencana," paparnya.

BACA JUGA:Update Kondisi di NTT Pasca Gempa M7,7, RS Lapangan Didirikan di Manggarai, 5.000 Warga Mengungsi

Guna memastikan ketersediaan bantuan logistik dari luar daerah, pada poin keempat BNPB mengoordinasikan pembukaan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pos penampungan terpusat ini bertugas menerima serta menyalurkan berbagai jenis bantuan dari kementerian, lembaga, BUMN, swasta, maupun masyarakat luas secara langsung menuju titik penerimaan di Flores melalui jalur udara.