Ketahanan Pangan: Manis di Target, Pahit di Risiko?

Pemerintah mengeklaim Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan strategis pada 2026. Pemerintah juga akan melanjutkan program Ketahanan Pangan pada 2027 dengan anggaran senilai Rp 195,3 triliun.

Namun, data yang menjadi rujukan swasembada delapan komoditas pangan strategis itu adalah data Proyeksi Neraca Pangan 2026. Selain itu, ada El Nino yang sedang dan akan merongrong ketahanan pangan sepanjang semester II-2026 hingga Mei 2027.

Pada Jumat (14/8/2026), Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan strategis pada 2026. Kedelapan komoditas tersebut adalah beras, jagung pakan, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

”Hanya bawang putih, kedelai, serta daging sapi dan kerbau yang belum swasembada. Khusus bawang putih, swasembadanya ditargetkan tercapai dalam tiga tahun,” kata Presiden dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pidato kenegaraan itu, Presiden tidak memaparkan angka capaian swasembada delapan komoditas pangan strategis. Kendati demikian, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap angka capaian tersebut melalui siaran pers yang dirilis seusai pidato Presiden.

Disebutkan bahwa capaian swasembada delapan komoditas pangan strategis itu menunjukkan produksi dalam negeri telah mampu melampaui kebutuhan nasional pada setiap komoditas. Surplus produksi atas kebutuhan nasional itu merujuk pada data Proyeksi Neraca Pangan 2026.

Pada 2026, produksi dan konsumsi beras nasional diperkirakan masing-masing sebanyak 34,77 juta ton dan 31,1 juta ton sehingga terdapat surplus 3,67 juta ton. Produksi dan konsumsi jagung pakan nasional diproyeksikan masing-masing sebesar 18 juta ton dan 16,44 juta ton sehingga masih surplus 1,56 juta ton.

Produksi dan kebutuhan gula konsumsi nasional juga diperkirakan masing-masing sebanyak 3,04 juta ton dan 2,84 juta ton sehingga surplus sekitar 207.000 ton. Demikian juga bawang merah, produksi dan kebutuhan nasionalnya diproyeksikan masing-masing sebanyak 1,32 juta ton dan 1,25 juta ton sehingga masih surplus sekitar 63.000 ton.

Pada tahun yang sama, produksi dan kebutuhan daging ayam ras nasional diperkirakan masing-masing sebanyak 4,9 juta ton dan 4,02 juta ton sehingga terdapat surplus sekitar 876.000 ton. Sementara produksi, kebutuhan, dan surplus telur ayam ras nasional masing-masing diperkirakan sebesar 6,99 juta ton, 6,47 juta ton, dan 516.000 ton.

Adapun produksi cabai rawit diproyeksikan sebanyak 1,51 juta ton dan kebutuhan konsumsi nasionalnya sekitar 914.000 ton sehingga surplus sekitar 595.000 ton. Bahkan, cabai rawit ukuran besar berpotensi mencatatkan produksi sebanyak 1,52 juta ton dengan kebutuhan sekitar 929.000 ton sehingga surplus sekitar 588.000 ton.

Pemerintah bakal melanjutkan capaian gemilang tersebut pada 2027 dengan mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 195,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat produksi pangan sekaligus menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani serta nelayan.

”Pada 2027, anggaran ketahanan tetap tinggi, yakni Rp 195,3 triliun atau tumbuh sekitar 2,3 persen dibanding anggaran pada 2026,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Jumat (14/8/2026).

Dalam salindia yang dipaparkan Purbaya, anggaran ketahanan pangan pada 2023-2027 terus meningkat setelah sempat turun pada 2025. Secara berurutan, besaran anggaran tersebut pada 2023, 2024, 2025, 2026, dan 2027 sebesar Rp 115,1 triliun, Rp 159,5 triliun, Rp 143,9 triliun, Rp 190,9 triliun, dan Rp 195,3 triliun.

Disebutkan pula, anggaran ketahanan pangan pada 2027 bakal digulirkan untuk sejumlah program. Pertama, pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektar, cetak sawah seluas 100.000 hektar, dan optimasi lahan pertanian seluas 200.000 hektar.

Kedua, bantuan alat dan mesin pertanian pascapanen subsektor tanaman pangan sebanyak 23.528 unit. Ketiga, revitalisasi lahan garam seluas 616 hektar. Keempat, pengembangan jaringan irigasi seluas 55.765 hektar dan melanjutkan pembangunan 14 bendungan.

Kelima, peningkatan fasilitas bagi 400 kampung nelayan. Keenam, penyaluran bantuan pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan kepada 5.000 orang dan gerakan pangan murah bagi 38 kelompok masyarakat.

Berbagai kalangan mengingatkan, Indonesia bakal menghadapi risiko penurunan produksi pangan, terutama beras dan gula kristal putih akibat El Nino. Fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur di atas kondisi normal itu diperkirakan berlangsung sepanjang semester II-2026 hingga Mei 2027.

Sejak Juni 2026, El Nino telah melanda Indonesia. Puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus dan September 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino tersebut akan berakhir pada Mei 2027 (Kompas, 29 Juni 2026).

Dengan demikian, El Nino pada 2026 bakal terjadi berbarengan dengan musim kemarau dan musim hujan. El Nino yang terjadi berbarengan dengan musim kemarau akan membuat musim kemarau semakin kering. Adapun El Nino yang terjadi bersamaan dengan musim hujan berpotensi mengurangi curah hujan.

Kompas mencatat, sejumlah pengamat pertanian memperkirakan, produksi beras nasional pada 2026 turun di kisaran 2,5-5 persen secara tahunan akibat dampak El Nino dan musim kemarau. Mereka juga menyebutkan, El Nino yang berkepanjangan berpotensi membuat musim tanam (MT) I padi mundur.

Bahkan, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan, produksi beras Indonesia pada 2025/2026 dan 2026/2027 masing-masing sebesar 33,8 juta ton dan 33,4 juta ton. Produksi beras tersebut turun dibandingkan dengan 2024/2025 yang mencapai 34,1 juta ton (Kompas, 27/6/2026).

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University Dwi Andreas Santosa kembali mengingatkan dampak El Nino tersebut dalam diskusi daring bertajuk ”Mengupas Pidato Presiden RI dan Nota Keuangan RAPBN 2027” pada Jumat (14/8/2026) siang. Acara tersebut digelar Center of Reform on Economics (Core) Indonesia.

Dwi mengatakan, El Nino yang terjadi berbarengan dengan musim kemarau berpotensi menurunkan produksi beras nasional. Oleh karena itu, para petani padi di sejumlah daerah yang sawahnya sudah terdampak kekeringan perlu mendapatkan bantuan pemerintah.

Bantuan itu tidak hanya berupa pompa air, tetapi juga bantuan bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoperasikan pompa. Selain itu, ada pula petani yang tidak bisa menanam padi lantaran sumber-sumber air di sekitarnya sudah mengering.

”Mereka pasti akan mengalami penurunan penghasilan karena sama sekali tidak bisa tanam. Oleh karena itu, pemerintah perlu menggulirkan program padat karya bagi mereka, seperti perbaikan jaringan irigasi, embung, dan jalan usaha tani,” ujarnya.

Selain itu, Dwi juga meminta pemerintah berhati-hati dengan potensi penurunan produksi beras akibat dampak El Nino. Saat ini, cadangan beras pemerintah di Perum Bulog memang masih cukup berlimpah, yakni sekitar 5,2 juta ton.

”Jangan sampai gara-gara produksi beras turun dan MT I padi mundur akibat dampak El Nino membuat Indonesia kembali mengimpor beras pada tahun depan,” kata Dwi.

Tak hanya beras, produksi gula konsumsi atau kristal putih nasional yang ditargetkan mencapai 3,04 juta ton pada 2026 juga dinilai tidak akan tercapai akibat imbas El Nino. Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) memperkirakan produksi gula kristal putih pada 2026 turun sekitar 10-15 persen dibandingkan 2025 yang mencapai 2,67 juta ton.

Pengamat pergulaan nasional, Yadi Yusriyadi, juga berpendapat senada. Ia memperkirakan produksi gula kristal putih nasional lebih kurang sama dengan tahun lalu, yakni 2,67 juta ton. Bahkan, ada kemungkinan turun di bawah itu (Kompas, 8/8/2026).

Adapun USDA memproyeksikan, produksi gula di Indonesia turun dari 2,7 juta ton pada 2025/2026 menjadi 2,5 juta ton pada 2026/2027. Dalam periode perbandingan yang sama, impor gula mentah Indonesia diperkirakan meningkat dari 4,03 juta ton menjadi 4,2 juta ton.

Khusus beras, pemerintah perlu mengantisipasi tren berlanjutnya kenaikan harga dan inflasi komoditas pangan utama tersebut. Hal itu lantaran penurunan produksi beras dan mundurnya MT I padi akibat dampak El Nino berpotensi membuat harga beras yang saat ini stabil tinggi dapat terus merangkak naik hingga triwulan I-2027.

Untuk itu, pemerintah tidak menjadikan beras fortifikasi yang belakangan ini merebak menggantikan beras premium sebagai kambing hitam kenaikan harga beras. Pemerintah lebih baik fokus menyelesaikan akar masalah kenaikan harga beras.

Pengamat pangan dan juga pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori, Sabtu (15/8/2026), berpendapat, akar masalah kenaikan harga beras adalah tingginya harga gabah di tingkat petani. Saat ini, harga gabah di tingkat petani masih di atas Rp 7.000 per kilogram (kg).

Bahkan, di sejumlah daerah, harga gabah tembus Rp 8.000 per kg. Harga gabah tersebut di atas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen di tingkat petani yang ditetapkan Rp 6.500 per kg.

Menurut Khudori, kenaikan harga gabah tersebut disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, produksi gabah nasional mulai melandai sejak Juni 2026. Penurunan produksi itu merupakan siklus tahunan karena memasuki musim tanam padi gadu, yakni Juni-September.

Merujuk data Badan Pusat Statistik, potensi produksi gabah kering giling (GKG) pada Juni, Juli, Agustus, dan September 2026 berturut-turut sebanyak 4,29 juta ton, 4,79 juta ton, 5,63 juta ton, dan 5,83 juta ton. Ada kecenderungan naik, tetapi produksi ini lebih rendah dari puncak panen raya di Maret dan April 2026 yang masing-masing mencapai 8,71 juta ton dan 7,63 juta ton GKG.

Kedua, lanjut Khudori, perebutan gabah semakin sengit. Ini terjadi lantaran Perum Bulog masih terus mengejar pencapaian target pengadaan gabah dalam negeri setara 4 juta ton beras. Per 9 Agustus 2026, baru tercapai 3,621 juta ton beras.

”Padahal, tanpa Bulog, kompetisi memperebutkan gabah sudah sengit. Ini mengingat kemampuan produksi gabah saat ini hanya seperempat kapasitas produksi penggilingan padi,” katanya.

Berdasarkan data Kementan, rerata produksi gabah nasional sekitar 65 juta ton per tahun. Sementara pada 2025, terdapat 161.401 penggilingan kecil, 7.300 penggilingan menengah, dan 1.065 penggilingan besar di Indonesia dengan total kapasitas giling mencapai 165 juta ton per tahun.

Khudori juga menjelaskan, ketika Bulog masuk ke pasar menjadi pembeli awal dalam jumlah besar, kompetisi mendapatkan gabah semakin tidak keruan. Sejumlah penggilingan dan produsen beras mengurangi produksi atau berhenti berproduksi karena mereka tidak bisa berjualan lagi.

Jika menjual beras sesuai harga eceran tertinggi (HET), maka mereka akan merugi. Apabila menjualnya di atas HET, mereka akan berurusan dengan Satuan Tugas Pangan Polri.

Untuk menyiasati impitan HET, Khudori melanjutkan, sebagian produsen memproduksi beras khusus, yakni beras fortifikasi. Selama ini, harga beras bervitamin/bernutrisi itu tidak dibatasi HET alias ditentukan mekanisme pasar.

Akan tetapi, tidak banyak penggilingan dan produsen beras yang memiliki kemewahan bisa menyiasati pasar dengan memproduksi beras fortifikasi. Belakangan ini, beras fortifikasi memang marak dijual di jaringan ritel modern, sementara beras premium sulit didapat.

”Namun, tidak semua penggilingan dan produsen beras premium beralih ke beras fortifikasi. Oleh karena itu, menurut hemat saya, jumlah beras fortifikasi tidak signifikan dan tidak tepat dijadikan kambing hitam kenaikan harga beras saat ini,” ujarnya.

Khudori mengingatkan, beras telah mengalami inflasi selama tujuh bulan beruntun, yakni pada Januari-Juli 2026. Tingkat inflasi tahunan beras pada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan Juli 2026, masing-masing 3,44 persen, 3,61 persen, 3,71 persen, 4,36 persen, 4,55 persen, 3,98 persen, dan 3,1 persen.

Ke depan, kenaikan harga atau inflasi beras masih berpotensi terjadi. Hal itu mengingat El Nino—yang tengah melanda saat ini dan diperkirakan berlangsung hingga Mei 2027—dapat menurunkan produksi beras nasional.

”Untuk menekan laju kenaikan harga beras, Bulog harus menghentikan serapan gabah/beras dalam negeri. Selain itu, operasi pasar beras harus semakin intensif dilakukan dan bantuan pangan beras untuk Juli, Agustus, dan September 2026 harus dieksekusi cepat,” katanya.

Mencermati sejumlah tantangan itu, ketahanan pangan Indonesia pada 2026 dan 2027 bisa saja manis di target, tetapi pahit di risiko.