Pantau - Badan Gizi Nasional (BGN) mencabut status penghentian sementara atau suspend terhadap tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua Barat setelah seluruh dapur tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan dan standar operasional prosedur yang ditetapkan.
Kepala Regional BGN Papua Barat Erikka Vionita Werinussa mengatakan izin operasional kembali diberikan pada Jumat malam, 14 Agustus 2026, setelah tujuh dapur tersebut berstatus suspend selama beberapa bulan.
"Jumat (14/8) malam, tujuh SPPG yang disuspend sejak beberapa bulan lalu, sudah diizinkan kembali beroperasi. Jadi, total SPPG yang beroperasi di Papua Barat ada 47 dapur," ungkap Erikka.
Tujuh Dapur Penuhi Standar IPAL dan SanitasiTujuh dapur SPPG yang kembali memperoleh izin operasional tersebar di tiga kabupaten di Papua Barat.
Sebanyak empat dapur berada di Kabupaten Manokwari, dua dapur di Kabupaten Teluk Bintuni, dan satu dapur di Kabupaten Fakfak.
Pencabutan suspend dilakukan setelah dapur-dapur tersebut melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi adalah ketersediaan sarana instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sesuai standar yang telah ditentukan.
Dapur SPPG juga wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk memastikan pelaksanaan Program MBG memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
"Semua dapur sudah dilengkapi IPAL sesuai standar yang ditentukan, dan sudah mengantongi SLHS. Kalau sertifikat halal sedang berproses. Jumlah relawan dari 48 SPPG di Papua Barat sebanyak 2.054 orang," kata Erikka.
Dengan demikian, seluruh dapur yang memperoleh izin operasional kembali telah memiliki IPAL sesuai standar dan mengantongi SLHS, sementara proses memperoleh sertifikat halal masih berlangsung.
Berdasarkan data BGN, jumlah relawan yang terlibat dalam 48 SPPG di Papua Barat tercatat sebanyak 2.054 orang.
Sementara itu, penerima manfaat Program MBG di seluruh wilayah Papua Barat telah mencapai 123.015 jiwa.
Penerima manfaat tersebut terdiri atas peserta didik serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi di bawah lima tahun.
BGN Perketat Pengawasan Dapur SPPGBGN akan meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap operasional dapur SPPG untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap aman.
Pengawasan dilakukan sejak proses pengolahan bahan pangan mentah menjadi menu makanan bergizi hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Ketepatan waktu distribusi turut menjadi perhatian BGN agar makanan yang disalurkan tidak menimbulkan efek negatif ketika dikonsumsi.
BGN juga mewajibkan Kepala SPPG berada di dapur ketika petugas melakukan pengawasan langsung.
"Kami tingkatkan pengawasan dan Kepala SPPG harus berada di dapur saat kami turun. Kalau tidak, akan dikenakan sanksi," tegas Erikka.
Operasional 16 Dapur SPPG di Wilayah 3T Masih MenungguSelain tujuh dapur yang kembali beroperasi, BGN Papua Barat masih menunggu informasi dari BGN Pusat mengenai jadwal operasional 16 dapur SPPG yang akan melayani Program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Sebanyak 16 dapur SPPG tersebut telah mengantongi nomor virtual akun, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai waktu mulai beroperasi.
Sebarannya meliputi lima dapur di Kabupaten Fakfak dan empat dapur di Kabupaten Manokwari Selatan.
Kabupaten Manokwari, Kaimana, dan Teluk Wondama masing-masing memiliki dua dapur SPPG 3T, sedangkan Kabupaten Pegunungan Arfak memiliki satu dapur.
"Untuk dapur SPPG 3T, kami masih menunggu informasi dari BGN Pusat soal kapan mulai beroperasi," kata Erikka.
Komentar (0)