Berdiri di podium sambil berpidato selama berjam-jam tanpa jeda bukan hal yang aneh bagi Prabowo Subianto. Publik terbiasa melihat Presiden ke-8 RI dan Ketua Umum Partai Gerindra itu mengembangkan gagasan dari kalimat ke kalimat berikutnya seorang diri. Tetapi, tidak dengan pidato kenegaraan yang ia sampaikan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 2026.
Alih-alih terus berpidato sendiri, Presiden justru menghadirkan sejumlah orang untuk diajak bicara. Dalam pidato kenegaraan keduanya di Sidang Tahunan MPR sejak dilantik pada Oktober 2024, ia menyapa dan berdialog singkat dengan beberapa hadirin. Pola pidato yang cenderung satu arah pun berubah.
Orang pertama yang dipanggil dalam pidato Prabowo adalah Joko Puro, seorang Ketua Kelompok Tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Warga yang sudah 20 tahun bertani itu disebut bisa meningkatkan produktivitas serta mengurangi biaya produksi setelah mendapatkan manfaat dari program pengadaan air, teknologi, serta penurunan harga pupuk yang dilakukan pemerintah.
“Mana, Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko,” kata Prabowo disambut Joko Puro yang berdiri dari kursi peserta Sidang Tahunan MPR di ruang sidang MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Setelah menyapa Joko, Presiden pun melanjutkan pidato soal keberhasilan program swasembada komoditas pangan yang dicapai dalam 21 bulan masa kepemimpinannya. Pengalaman petani itu pun menjadi pintu masuk untuk menyampaikan capaian swasembada pangan.
Ia lalu melanjutkan penjelasan soal pencapaian di berbagai bidang, hingga pembahasannya sampai pada program unggulan yang sudah dijanjikan sejak kampanye Pemilihan Presiden 2024, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Ketika membahas MBG, Presiden pun kembali menghadirkan seorang warga. Namanya Kristina Beno, siswi kelas VI sekolah dasar (SD) di Merauke, Papua Selatan.
Mendengar namanya dipanggil, putri petani di Papua itu pun berdiri menjawab sapaan Presiden dengan senyum. Belum sempat ia mengucapkan sesuatu, Prabowo sudah lebih dulu berterima kasih atas kesediaannya untuk hadir menempuh perjalanan dari Papua menuju Jakarta. Kristina pun masih berdiri ketika Presiden menyampaikan pesan untuknya.
“Terima kasih, kamu mau datang ke sini. Mungkin suatu hari nanti kamu akan duduk di sini. Sekarang sudah ada Menteri ESDM dari Papua, kita tidak pernah tahu, nantinya (juga bisa) ada pemimpin (Presiden) dari Papua,” tutur Prabowo.
Pidato pun berlanjut, beberapa orang lain kembali dipanggil hingga akhirnya muncul satu orang yang paling lama berinteraksi dengan Prabowo. Dia adalah Citra Nur Ramadhani, seorang warga asal Pangkajane, Sulawesi Selatan, yang menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Adapun Sekolah Rakyat adalah program sekolah berasrama yang diselenggarakan untuk kelompok masyarakat miskin secara gratis.
Presiden menyebutkan, Citra adalah siswi yang hampir putus sekolah ketika berada di kelas IV SD karena keterbatasan ekonomi. Di usia yang masih belia, Citra sudah harus ikut membantu orangtuanya mencari nafkah dengan berjualan kacang karena ayahnya sudah meninggal, sedangkan ibunya penyandang disabilitas. Di tengah situasi itu, Citra mendapatkan manfaat dari program Sekolah Rakyat, sehingga ia bisa melanjutkan studi tanpa membebani keluarganya.
Tak hanya belajar secara formal, kata Prabowo, Citra juga aktif dalam kegiatan olahraga. Bahkan, ia disebut baru saja menjadi juara karate di tingkat kabupaten.
Selama Prabowo menjelaskan latar belakang dan program pemerintah yang ia terima, Citra pun berdiri sambil tersenyum malu-malu. Ia terus berdiri hingga Presiden mengajaknya bercakap-cakap.
“Citra, umurmu berapa?” kata Prabowo.
Citra pun menjawab meski ucapannya tak bisa terdengar lantaran tak menggunakan pelantang suara. Namun, dari gerak bibirnya, terlihat ia mengucapkan bahwa usianya 10 tahun.
“Ya, nanti 10 tahun lagi, lah, kau boleh pacaran,” ujar Prabowo disambut tawa dari para hadirin di ruang sidang.
Tak berhenti di situ, Prabowo kembali berpesan agar Citra tak buru-buru menjalin kasih sebelum mencapai level tertinggi dalam tingkatan olahraga karate. “Kau boleh pacaran setelah sabuk hitam karatemu. Jadi, enggak ada yang berani nanti main-main sama kamu,” tutur Prabowo.
Selain Joko, Kristina, dan Citra, masih ada lima warga lain yang juga disapa oleh Presiden dalam pidatonya hari itu. Sebanyak delapan orang yang dihadirkan dalam Sidang Tahunan MPR itu menjadi representasi warga yang menerima manfaat dari sejumlah program prioritas selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Kehadiran mereka membuat program prioritas pemerintah tidak lagi hadir dalam pidato semata sebagai angka dan kebijakan. Program-program itu memperoleh wajah: petani, siswi dari Papua, dan anak dari keluarga miskin yang mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan, para penerima manfaat program prioritas itu memang dihadirkan ke ruang Sidang Tahunan MPR untuk membuktikan bahwa berbagai program yang dikerjakan pemerintah benar-benar berdampak secara signifikan. Contohnya, di bidang pangan. Ketika regulasi soal pupuk dan irigasi dibenahi, itu berpengaruh pada peningkatan produktivitas petani, bahkan mendorong tercapainya swasembada sejumlah komoditas pangan.
Tak hanya menerima manfaat, kata Prasetyo, Presiden juga memandang warga sebagai pihak yang turut berperan mendorong tercapainya cita-cita bangsa. Karena itu, mereka tidak hanya dihadirkan untuk membuktikan program berjalan, tetapi juga diapresiasi karena telah mendukung program pemerintah.
“Jadi, kehadiran para penerima manfaat, (salah satunya) petani itu bagian dari Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada seluruh petani di seluruh Indonesia, karena tanpa (peran) para petani, iklim yang baik, benih yang baik, pupuk yang tersedia murah, irigasi yang mengalir, itu tidak akan mungkin (mengantarkan) tercapainya swasembada pangan kita,” ungkap Juru Bicara Presiden itu di Istana Merdeka, Sabtu (15/8/2026).
Selama 21 bulan masa pemerintahan Prabowo, upaya untuk menghadirkan pengalaman dan kesan warga terhadap program prioritas pemerintah bukan pertama kali dilakukan. Embrio gaya komunikasi itu setidaknya terekam dalam pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR 2025.
Kala itu, sebelum Presiden menyampaikan pidatonya, diputar sebuah video berdurasi delapan menit yang berisi capaian pemerintah dan pesan bahwa cita-cita bangsa hanya bisa dicapai dengan persatuan dan kesatuan. Sebagian besar video lalu menampilkan bagaimana pemerintah mengimplementasikan sejumlah program kerja, misalnya, akses permodalan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, MBG, serta program Cek Kesehatan Gratis. Pemutaran video ditutup dengan testimoni dari beberapa warga mengenai program-program yang dilaksanakan dalam 10 bulan kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Pola tersebut tidak hanya muncul dalam Sidang Tahunan MPR. Dalam berbagai publikasi yang dibuat pihak Istana ataupun Badan Komunikasi Pemerintah, dan kanal media sosial pribadi Presiden, hal serupa juga kerap ditampilkan meski dalam bentuk lain. Salah satu yang paling sering adalah surat yang disampaikan siswa penerima manfaat MBG ataupun pelajar Sekolah Rakyat untuk Presiden Prabowo.
Salah satunya surat dari Muhammad Daffa Raasyid, siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama II Bandung Barat, Jawa Barat. Surat yang ditulis dengan tulisan tangan di atas secarik kertas itu diunggah oleh akun Instagram resmi Kementerian Sekretariat Negara pada 25 Oktober 2025.
Dalam surat itu, Daffa berterima kasih kepada Presiden karena telah memberikan dirinya dan teman-temannya kesempatan untuk kembali bersekolah. Ia pun menuliskan harapan bahwa dalam 10 tahun ke depan, mungkin saja ia bisa menjadi orang yang sukses dan turut serta membangun negara.
“Tunggu kami ya, Pak,” tulis Daffa dalam suratnya.
Bagi pengajar Departemen Komunikasi Universitas Airlangga, Surabaya, Suko Widodo, kehadiran penerima manfaat program prioritas dalam momentum pidato Prabowo merupakan bentuk personifikasi kebijakan. Dengan cara itu, ada kecenderungan pemerintah ingin mengubah program yang abstrak menjadi cerita manusia yang konkret.
“Secara komunikasi, ini efektif karena publik lebih mudah mengingat pengalaman seseorang daripada angka statistik. Tetapi testimoni tidak boleh menggantikan data. Satu penerima manfaat tidak otomatis membuktikan keberhasilan sebuah program secara keseluruhan,” ujar Suko Widodo saat dihubungi terpisah.
Dalam komunikasi politik, kata Suko, pengakuan dari publik tidak cukup diraih dengan paparan program saja. Dia mencontohkan, program Koperasi Desa Merah Putih yang ingin diposisikan pemerintah sebagai bagian dari narasi besar ekonomi kerakyatan. Namun, yang terjadi di tengah masyarakat adalah berbagai sindiran hingga guyonan.
Dalam konteks itu, Suko pun mengingatkan agar pemerintah tidak menganggapnya sebagai serangan politik. Pemerintah justru perlu menindaklanjuti berbagai respons tersebut dengan umpan balik yang tidak menyudutkan masyarakat.
“Kalau di sebagian ruang publik justru muncul guyonan atau olok-olokan, pemerintah perlu membacanya sebagai feedback, bukan semata-mata serangan politik. Artinya ada kemungkinan terjadi kesenjangan antara pesan yang ingin disampaikan pemerintah dengan pesan yang diterima sebagian masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut menurut Suko, kehadiran para penerima manfaat dalam pidato Prabowo kali ini menjadi bentuk konfirmasi melalui pengalaman nyata di tengah-tengah masyarakat. Namun, hal ini akan jauh lebih efektif kalau simbol tersebut dibuktikan dengan hasil nyata, terukur, dan dapat diverifikasi.
“Jadi, tujuan akhirnya seharusnya bukan sekadar menunjukkan bahwa ‘ada rakyat yang menerima manfaat’, tetapi membangun kepercayaan bahwa kebijakan tersebut memang bekerja,” kata Suko.
Komentar (0)