Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah pemerintahan yang semakin jelas dengan memaparkan sejumlah capaian dan target yang dapat diukur.
"Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada 'output', ada 'outcome', dan ada arah yang jelas," kata Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Iwan, pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut dapat dipandang sebagai penyampaian capaian politik pemerintah kepada masyarakat.
Salah satu hal yang disoroti Iwan adalah kinerja badan usaha milik negara (BUMN).
Dalam pidatonya, Presiden menyebut laba BUMN meningkat dari sekitar Rp186 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3 persen.
Iwan menilai kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan perusahaan negara.
"Kenaikan laba BUMN dari Rp186 triliun menjadi Rp326 triliun menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan efisiensi yang signifikan. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan aset negara dapat dikelola lebih produktif," katanya.
Menurut dia, salah satu pesan dalam pidato Presiden adalah perlunya pemerintah terus melakukan koreksi terhadap data, tata kelola, serta kinerja lembaga negara.
Iwan mengatakan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari popularitas suatu kebijakan, tetapi juga perlu dilihat dari penerimaan negara, efisiensi anggaran, produktivitas BUMN, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Ia juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"MBG adalah investasi manusia. Pemerintah sedang mencoba memutus rantai masalah stunting, kekurangan gizi, rendahnya kualitas kesehatan anak, sekaligus menciptakan multiplier effect bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi dan ekonomi daerah," katanya.
Iwan juga melihat kemandirian nasional menjadi salah satu benang merah pidato Presiden, antara lain melalui industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan industri nasional.
Menurut dia, arah kebijakan tersebut relevan dengan kondisi geopolitik dan perekonomian global yang tidak menentu.
Iwan mengatakan berbagai capaian dan target yang disampaikan Presiden juga perlu menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada tahun berikutnya.
"Hari ini Presiden menyampaikan capaian. Tahun depan publik harus kembali menagih. Berapa pertumbuhan ekonominya, bagaimana kemiskinan, pengangguran, daya beli, investasi, penerimaan negara, kinerja BUMN, kualitas pendidikan dan kesehatan," katanya.
Menurut Iwan, tantangan setelah penyampaian pidato tersebut adalah memastikan berbagai capaian dapat dipertahankan, ditingkatkan, diverifikasi secara transparan, serta dirasakan masyarakat.
"Saya beri 99,9. Bukan 100 karena dalam politik dan pemerintahan tidak ada ruang untuk cepat puas. Masih ada pekerjaan rumah," katanya.
Baca juga: Puan: DPR dan rakyat bukan dua pihak yang berhadapan
Baca juga: Ekonom: Dua pidato Prabowo tunjukkan arah ekonomi yang semakin jelas
Baca juga: Pengamat: Pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan modal diplomasi RI
"Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur. Ada 'output', ada 'outcome', dan ada arah yang jelas," kata Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Menurut Iwan, pidato Presiden pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI tersebut dapat dipandang sebagai penyampaian capaian politik pemerintah kepada masyarakat.
Salah satu hal yang disoroti Iwan adalah kinerja badan usaha milik negara (BUMN).
Dalam pidatonya, Presiden menyebut laba BUMN meningkat dari sekitar Rp186 triliun pada 2024 menjadi sekitar Rp326 triliun pada 2025 atau tumbuh 75,3 persen.
Iwan menilai kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan perusahaan negara.
"Kenaikan laba BUMN dari Rp186 triliun menjadi Rp326 triliun menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan efisiensi yang signifikan. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan aset negara dapat dikelola lebih produktif," katanya.
Menurut dia, salah satu pesan dalam pidato Presiden adalah perlunya pemerintah terus melakukan koreksi terhadap data, tata kelola, serta kinerja lembaga negara.
Iwan mengatakan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari popularitas suatu kebijakan, tetapi juga perlu dilihat dari penerimaan negara, efisiensi anggaran, produktivitas BUMN, penciptaan lapangan kerja, dan manfaat yang diterima masyarakat.
Ia juga menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"MBG adalah investasi manusia. Pemerintah sedang mencoba memutus rantai masalah stunting, kekurangan gizi, rendahnya kualitas kesehatan anak, sekaligus menciptakan multiplier effect bagi petani, nelayan, peternak, UMKM, koperasi dan ekonomi daerah," katanya.
Iwan juga melihat kemandirian nasional menjadi salah satu benang merah pidato Presiden, antara lain melalui industrialisasi, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi, serta penguatan industri nasional.
Menurut dia, arah kebijakan tersebut relevan dengan kondisi geopolitik dan perekonomian global yang tidak menentu.
Iwan mengatakan berbagai capaian dan target yang disampaikan Presiden juga perlu menjadi tolok ukur bagi masyarakat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada tahun berikutnya.
"Hari ini Presiden menyampaikan capaian. Tahun depan publik harus kembali menagih. Berapa pertumbuhan ekonominya, bagaimana kemiskinan, pengangguran, daya beli, investasi, penerimaan negara, kinerja BUMN, kualitas pendidikan dan kesehatan," katanya.
Menurut Iwan, tantangan setelah penyampaian pidato tersebut adalah memastikan berbagai capaian dapat dipertahankan, ditingkatkan, diverifikasi secara transparan, serta dirasakan masyarakat.
"Saya beri 99,9. Bukan 100 karena dalam politik dan pemerintahan tidak ada ruang untuk cepat puas. Masih ada pekerjaan rumah," katanya.
Baca juga: Puan: DPR dan rakyat bukan dua pihak yang berhadapan
Baca juga: Ekonom: Dua pidato Prabowo tunjukkan arah ekonomi yang semakin jelas
Baca juga: Pengamat: Pertumbuhan ekonomi dan swasembada pangan modal diplomasi RI
Komentar (0)