Hanif Faisol Ungkap Target Besar Pemerintah: Ekonomi Desa Harus Bergerak Signifikan pada 2027

JAKARTA, DISWAY.ID-- Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam meningkatkan perekonomian desa dan pengentasan Kemiskinan nahu berjalannya program pembangunan desa.

Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa program tersebut sejalan dengan kebijakan yang telah direncanakan oleh Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto demi mewujudkan secara nyata di lapangan.

BACA JUGA:Perang Narasi dan Penegakan Hukum: Menjaga Objektivitas, Transparansi, dan Kepercayaan Publik

Dengan begitu, Hanif mengajak pemerintah pusat maupun daerah untuk menyelaraskan berbagai program agar bisa menyesuaikan keadaan dan potensi di masing-masing wilayah.

"Kita hanya menarasikan saja, tetapi hari ini Bapak Presiden sangat ingin konstruksi ini benar-benar berada di lapangan. Hari ini tentu perlu akselerasi antara kebijakan pusat dan daerah," ungkap Hanif.

Pernyataan tersebut disampaikan Hanif ketika menghadiri kegiatan seminar sekaligus pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Pendopo Ronggo Djoemeno, Kabupaten Madiun pada Kamis, 13 Agustus 2026.

BACA JUGA:Pendaftaran PCPM BI 2026 Ditutup Hari Ini, Kapan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi?

Kegiatan tersebut mengusung tema Peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pengentasan Kemiskinan.

Ia menilai forum seminar seperti yang digelar PAPDESI memiliki peran penting untuk mempertemukan kebijakan nasional dengan aspirasi dan kondisi lokal yang berbeda-beda di setiap wilayah.

Hanif mengatakan, agenda tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menjabarkan mandat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029 melalui berbagai inisiatif di tingkat daerah.

"Seminar-seminar semacam ini menjadi sangat penting untuk kemudian menjabarkan mandat-mandat yang ingin dibangun melalui konstitusional tugas Bapak Presiden RPJMN tahun 2024 sampai 2029 dengan inisiatif, aspirasi, dan kondisi lokal yang masing-masing berbeda," terangnya.

BACA JUGA:Kantornya Digeruduk Ormas, Pihak OT Akhirnya Minta Maaf di Atas Mobil Komando

Ia berharap sinergi tersebut dapat mempercepat pembangunan dari berbagai sisi, termasuk penguatan ekonomi desa melalui koperasi.

Menurutnya, semangat koperasi sejalan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam membangun perekonomian nasional.

"Sehingga dengan demikian terjadi akselerasi di semua sisi. Kita harapkan apa yang kemudian dimandatkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 membangun perekonomian dengan soko guru koperasi ini mampu kita ejawantahkan," kata dia.