Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut pihak yang melakukan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai orang yang biadab.
Charles menilai persoalan korupsi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG perlu menjadi perhatian serius. Ia mendorong pemerintah melakukan redesign atau perombakan total terhadap sistem pelaksanaan program tersebut.
“Ya, yang pertama saya sepakat dengan Bapak Presiden bahwa ini kan sebetulnya program sosial ya, MBG adalah program sosial. Oleh karena itu yang masih mau melakukan korupsi, ya biadab gitu kan,” kata Charles di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut Charles, salah satu perubahan yang perlu dilakukan adalah mengembalikan pengelolaan makanan MBG ke dapur sekolah. Ia menilai model tersebut dapat mempersempit ruang terjadinya korupsi, baik dalam pengadaan maupun distribusi makanan kepada penerima manfaat.
“Oleh karena itu saya tetap berpendapat bahwa kita harus melakukan redesign total dari program ini, tidak bisa lagi menggunakan format seperti sekarang. Yaitu ya kita kembalikan saja dapur ke sekolah. Kenapa? Untuk memperkecil ruang terjadinya kasus-kasus korupsi, ya, tindak-tindak korupsi,” ujarnya.
Charles mengatakan, potensi korupsi dalam program MBG tidak hanya berada di Badan Gizi Nasional (BGN) maupun dalam proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, persoalan juga dapat terjadi di tingkat dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Karena korupsi itu kan tidak hanya terjadi di BGN saja, bukan dalam hal pengadaan barang dan jasa saja, tetapi dapur-dapur SPPG juga ternyata melakukan, ada ya yang melakukan korupsi dengan tidak memberikan kepada anak-anak haknya gitu kan. Yang seharusnya sepuluh ribu mungkin hanya diberikan makanan sebesar delapan ribu, belum lagi under-invoicing dan lain sebagainya,” katanya.
Charles menilai pernyataan Prabowo mengenai pemberantasan korupsi dalam program MBG harus diikuti perubahan sistem secara menyeluruh.
“Sehingga ya menurut saya dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi kita ingin menghentikan atau menghapus korupsi di program ini, kita kembalikan ke model dapur sekolah,” ujar Charles
Soroti Puluhan Ribu Kasus KeracunanSelain persoalan korupsi, Charles menyoroti tingginya kasus keracunan dalam pelaksanaan MBG. Ia menyebut jumlah kasus keracunan yang tercatat telah mencapai lebih dari 45 ribu kasus.
“Dan ini tentu menjawab juga pertanyaan tadi terkait dengan kasus keracunan. Per hari ini kita sudah melihat lebih dari 45 ribu kasus keracunan di program MBG ini. Dan sejak Pak Sudaryono dilantik sebagai Kepala BGN pun ya kalau kita pelajari hampir setiap hari terjadi kasus keracunan di berbagai kota di Indonesia, mungkin kecuali di hari-hari libur ya. Dan kemarin kita lihat ada terjadi juga di Sumatera Utara, terjadi kasus keracunan kembali,” katanya.
Charles menjelaskan persoalan keamanan pangan juga berkaitan dengan sistem distribusi makanan yang saat ini menggunakan dapur tersentralisasi.
“Nah kalau kita diskusi dengan teman-teman ahli gizi dan juga ahli keamanan pangan kan cukup jelas, bahwa makanan ketika dibiarkan di suhu ruang lebih dari empat jam maka risiko kontaminasi juga semakin tinggi gitu kan. Di sinilah permasalahan menggunakan dapur yang tersentralistis dengan apa ya, dengan metode yang kurang aman ya untuk bisa menyampaikan makanan kepada anak-anak,” tutur Charles.
Politikus PDIP ini menilai, perbaikan dapur SPPG yang sudah ada tidak akan cukup menyelesaikan persoalan keracunan apabila pola distribusi dan penyajian makanan masih sama.
“Jadi pendapat saya, kalaupun hari ini dari 27 ribu dapur yang sedang beroperasi mereka diperbaiki sekaligus, sekalipun ya dengan mendapatkan SLHS pun, tetapi kalau pola distribusinya masih seperti sekarang, pola pengadaan dan penyajian masih seperti sekarang, maka kasus-kasus keracunan menurut saya akan terus tetap terjadi,” ujar Charles.
“Karena kalaupun makanan diproduksi di dapur yang proper tetapi harus tetap menunggu lebih dari 4 jam untuk sebelum dikonsumsi oleh anak-anak, maka ya tetap terjadi adanya risiko kasus keracunan,” lanjutnya.
Charles pun mendorong perubahan konsep pelaksanaan MBG dengan mengembalikan pengelolaan makanan ke sekolah. Ia menilai kantin sekolah dan orang tua murid dapat dilibatkan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Ya kembali lagi ya, oleh karena itu saya mendorong agar konsepnya dirubah ya, tidak lagi menggunakan dapur yang sentralistis tetapi kembalikanlah ke sekolah, berdayakan kantin sekolah, orang tua murid juga akan bisa mau terlibat dengan demikian kan,” katanya.
Menurut Charles, keterlibatan orang tua juga dapat menjadi salah satu bentuk pengawasan terhadap kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak.
“Orang tua murid terlibat dan saya yakin tidak ada orang tua yang mau menyajikan makanan yang tidak baik untuk anak-anaknya. Bahkan saya punya keyakinan orang tua murid mungkin bisa akan urunan nambahin supaya yang diberikan kepada anak-anak dalam kondisi yang baik, gizinya bagus gitu kan dan makanannya juga lezat ya enak untuk bisa dikonsumsi anak-anak,” ujar Charles.
Minta Pemerintah Evaluasi Dapur MBGCharles juga menyoroti nasib puluhan ribu dapur yang telah maupun akan masuk dalam ekosistem MBG jika pemerintah benar-benar mengubah konsep program tersebut.
Ia menyebut saat ini terdapat 27.800 dapur yang telah beroperasi. Selain itu, terdapat sekitar 13 ribu dapur yang masih menunggu untuk masuk ke dalam ekosistem MBG. Dengan demikian, total dapur yang berkaitan dengan program tersebut dapat mencapai sekitar 40 ribu.
Menurut Charles, pemerintah perlu mengevaluasi keberlanjutan dapur-dapur tersebut apabila konsep MBG diubah. Ia berpandangan pemerintah tidak perlu mempertahankan sesuatu yang dinilai tidak lagi berkelanjutan.
“Jadi gini, kalau menurut saya ya di-cut-loss saja. Kalau tidak sesuatu yang tidak sustainable ya masa harus tetap kita pertahankan?” ujarnya.
Meski demikian, Charles menilai pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada pengelola dapur yang telah mengeluarkan investasi untuk membangun fasilitas tersebut.
“Pemerintah harus memberikan kompensasi ya, ganti rugi kepada mereka yang mungkin sudah berinvestasi membangun dapur. Kenapa? Karena mereka sudah membangun dapur karena atas persetujuan dari pemerintah, atas persetujuan dari BGN gitu kan,” kata Charles.
Ia menegaskan perubahan sistem MBG tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan anggaran, tetapi menyangkut keselamatan dan keamanan pangan anak-anak.
“Tetapi penyelenggaraannya ini kan nggak mungkin dilanjutkan. Kita nggak hanya sekadar berbicara anggaran di sini, tetapi yang paling utama adalah keselamatan dan keamanan pangan,” tegasnya.
Charles mengatakan jumlah kasus keracunan tidak seharusnya dianggap kecil meskipun secara statistik persentasenya mungkin rendah. Menurutnya, puluhan ribu kasus tetap merupakan angka besar jika dikaitkan dengan kesehatan dan keselamatan anak.
“Ya kalau memang akhirnya terbukti masih terus terjadi kasus keracunan, walaupun kalau dihitung dalam statistik dianggap kecil ya dianggap nol koma nol nol sekian persen, tetapi angka 45 ribu itu tetap menjadi angka yang sangat besar ketika berbicara nyawa dan kesehatan anak-anak kita,” ujarnya.
Charles bahkan membandingkan persoalan tersebut dengan pelaksanaan program serupa di negara lain. Ia menilai adanya puluhan ribu kasus keracunan semestinya menjadi alasan untuk mengubah sistem pelaksanaan MBG.
“Saya sangat yakin tidak ada satupun negara di dunia, mungkin kecuali di Korea Utara ya, kalau ada program yang memberikan makanan kepada anak-anak dan sudah menimbulkan korban keracunan puluhan ribu tetap dilanjut dengan konsep atau sistem seperti itu gitu ya. Jadi pasti ada perubahan, harus ada perubahan, harus ada redesign total,” kata Charles.
Meski demikian, Charles menegaskan pihaknya tetap mendukung tujuan utama program yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo tersebut. Ia mengatakan niat pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak dan menurunkan angka stunting harus disertai perencanaan serta sistem yang baik.
“Kita mendukung penuh Bapak Presiden niatnya ya untuk bisa memberikan makanan yang baik pada anak-anak, memperbaiki kondisi gizi anak-anak Indonesia, menurunkan angka stunting. Tetapi niat baik harus diikuti dengan perencanaan yang baik dan juga sistem yang baik,” tuturnya.
Prabowo: MBG Tetap Dilanjutkan dengan PerbaikanSebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak boleh menerima kondisi masih adanya anak Indonesia yang mengalami stunting. Karena itu, ia memastikan program MBG akan terus dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan dan efisiensi.
“Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu,” kata Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan, dirinya bertekad melanjutkan program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Karena itu saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi,” ujarnya.
Prabowo kemudian melontarkan kecaman keras terhadap pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk melakukan korupsi, terutama karena MBG diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan makanan anak-anak.
“Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makanan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab,” tegas Prabowo.
Komentar (0)