Prabowo Subianto Presiden RI menyindir dan meminta Jenderal TNI Agus Subiyanto Panglima TNI dan Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo Kapolri supaya mengusut 1.000 tambang ilegal di Bangka Belitung yang yang ditutup pemerintah akhir tahun lalu.
Kepala Negara menilai, tambang ilegal sebanyak itu tidak mungkin bisa beroperasi tanpa diketahui aparat yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut. Sindiran itu disampaikan Presiden dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden mempertanyakan bagaimana aktivitas tambang ilegal dalam jumlah besar bisa berlangsung tanpa diketahui pejabat TNI maupun Polri.
“Saya telah minta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,” kata Prabowo seperti dipantau dari tayangan Youtube Sekretariat Presiden.
Menurut Presiden, pangkat dan jabatan yang diberikan negara harus digunakan untuk menertibkan pelanggaran. Termasuk, apabila pelanggaran itu melibatkan orang-orang dari lingkungan institusi sendiri.
“Kapolri dan Panglima TNI, ya, usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini?” ucap Prabowo yang kemudian direspon dua kepala institusi itu dengan berdiri dan menyatakan siap.
Prabowo menegaskan, seorang pemimpin juga harus berani menindak bawahannya sendiri apabila terbukti melakukan pelanggaran. Meski, keputusan semacam itu tidak selalu mudah, terutama kepada bawahan yang selama ini dipercaya, bahkan baru mendapatkan penghargaan dan kenaikan pangkat.
“Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,” ucapnya.
Prabowo menyebut kepentingan negara dan masyarakat harus ditempatkan di atas kedekatan maupun perasaan pribadi.
“Kadang-kadang kita sedih anak buah yang kita sayang, yang baru saja kita beri bintang, naikin pangkat, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” ucapnya.
Ia kemudian membeberkan, PT Timah mencatat keuntungan Rp2,7 triliun sepanjang enam bulan pertama 2026 setelah pemerintah melakukan penertiban terhadap aktivitas tambang ilegal.
“Saudara-saudara, bayangkan dalam 6 bulan tahun 2026 ini PT Timah telah mencapai keuntungan 2,7 triliun rupiah,” pungkasnya.
Karenanya, Presiden kembali menegaskan agar Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menelusuri persoalan tersebut. “Karena itu saya minta benar-benar Panglima TNI dan Kapolri usut,” ucapnya.
Tak hanya Panglima TNI dan Kapolri, pada kesempatan itu Prabowo juga meminta Kementerian Keuangan menelusuri peran Bea Cukai. Selain itu, Badan Keamanan Laut (Bakamla) juga disorot terkait masih terjadinya penyelundupan dari kawasan tersebut.
Menurut Presiden, masyarakat kini semakin kritis dan tidak lagi bisa menerima ketidakadilan maupun penyelewengan yang dibiarkan begitu saja. “Rakyat kita sekarang tidak mau terima ketidakadilan, tidak mau melihat lagi penyelewengan. Mereka bukan bodoh, mereka pintar,” pungkasnya. (bil/ipg)
Komentar (0)