Prabowo Akui Birokrasi Bangsa Berbelit: Tidak Ada Gunanya Kita Tutupi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengakui masalah bangsa Indonesia saat ini adalah sistem birokrasi yang tidak efisien dan berbelit-belit.

"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," kata Prabowo, dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menegaskan, pengakuannya atas masalah birokrasi itu bukan untuk mencari kambing hitam siapa yang salah, tetapi untuk mencari solusi.

"Walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," ucap dia.

Baca juga: Prabowo Perkenalkan Citra Nur Ramadhani, Siswa Sekolah Rakyat yang Hampir Putus Sekolah

Prabowo mengungkapkan, para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya.

"Ini harus kita berantas," tegas dia.

Kepala Negara mengingatkan, upaya untuk menutupi-nutupi masalah tidak lagi dapat dilakukan di era digital dan era informasi.

"Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini," tutur dia.

Menurut dia, untuk menyelesaikan persoalan birokrasi, ia meminta adanya persatuan antara para pemimpin dan kelompok politik.

Baca juga: Prabowo Sebut Kekuatan Ekonomi Indonesia Berada di Desa, Singgung Krisis 1998

"Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa," imbuh dia.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; }

Ia menegaskan, setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," ujar dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang