Pantau - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai peningkatan literasi keuangan penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan berkedok investasi di tengah tingginya penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Kepala Kantor OJK Purwokerto Dinavia Tri Riandari mengatakan indeks literasi keuangan nasional berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
“Dari 100 orang, 69 orang yang paham, mengetahui, memahami, memiliki keterampilan dalam menentukan sikap, perilaku, dan pengambilan keputusan terkait keuangan. Sementara 93 orang sudah menggunakan produk layanan jasa keuangan,” katanya dalam diskusi “Membangun Literasi Investasi untuk Melindungi Masyarakat dari Penipuan Berkedok Investasi” di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (14/8/2026).
Menurut Dinavia, kesenjangan tersebut menunjukkan masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan belum tentu memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajibannya.
Kondisi tersebut dapat meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kejahatan keuangan digital, penyalahgunaan identitas, kesalahan penggunaan produk, hingga penipuan investasi.
“Karena kita kurang terliterasi juga, kita mudah tertipu dengan berbagai informasi yang disebarkan melalui media apa pun, baik secara fisik maupun platform digital,” katanya.
OJK Minta Masyarakat Terapkan Prinsip Legal dan LogisOJK mengingatkan masyarakat menerapkan prinsip “2L”, yakni legal dan logis, sebelum memilih produk investasi.
Masyarakat diminta memastikan lembaga maupun produk investasi memiliki izin yang sesuai serta menawarkan keuntungan yang masuk akal.
“Pastikan legalitasnya berizin dan logis. Dalam hal ini, logis itu penawarannya, suku bunganya, masuk akal atau tidak,” katanya.
OJK juga mengingatkan pilihan investasi harus disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing.
Masyarakat turut diminta mengatur pendapatan secara proporsional untuk kebutuhan sehari-hari, pembayaran utang, investasi, dan dana darurat.
Data pribadi seperti kata sandi dan kode OTP juga tidak boleh diberikan kepada pihak lain karena dapat digunakan untuk mengambil alih akun atau melakukan transaksi tanpa izin.
Modus Penipuan Makin Beragam hingga Manfaatkan AIOJK mencatat modus penipuan keuangan semakin beragam, mulai dari tautan palsu, belanja daring, love scam, investasi, trading, aset kripto, hingga aplikasi yang menjanjikan keuntungan tidak realistis.
“Awalnya diberikan manfaat untuk memancing kita menyetor lebih banyak. Begitu menyetor lebih banyak dan mau ditarik, tidak bisa. Akhirnya tidak bisa dihubungi,” katanya.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) juga perlu diwaspadai karena teknologi tersebut dapat disalahgunakan untuk meniru suara, wajah, maupun identitas orang yang dikenal korban.
OJK terus memperkuat perlindungan konsumen melalui edukasi, pemantauan risiko, penerimaan pengaduan, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum.
Masyarakat yang mengalami masalah dengan pelaku usaha jasa keuangan dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal perlindungan konsumen OJK, sedangkan dugaan penipuan atau aktivitas keuangan ilegal dapat dilaporkan melalui kanal OJK dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
“Peningkatan literasi perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan menyasar pelajar, UMKM, perempuan, petani, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah, dan komunitas,” kata Dinavia menegaskan.
Komentar (0)