JAKARTA, KOMPAS — Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan perekonomian Indonesia mampu tumbuh hingga 6 persen pada tahun 2026. Target ini dipasang di tengah melebarnya ketimpangan ekonomi-sosial di masyarakat akhir-akhir ini. Pertumbuhan ini pun diharapkan dapat disertai dengan pemerataan kesejahteraan.
Target pertumbuhan ekonomi tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Presiden melaporkan, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,61 persen secara tahunan pada triwulan I-2026 dan sebesar 5,45 persen secara tahunan pada semester I-2026. Angka ini, menurutnya, tercatat sebagai capaian tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
“Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin, pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 (persen),” ujarnya.
Di sisi lain, realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 1.931 triliun dan diklaim telah menciptakan 2,7 juta lapangan kerja. Lebih lanjut, realisasi investasi pada semester I-2026 mencapai Rp 1.010 triliun dan diklaim telah menciptakan 1,4 juta lapangan kerja.
Kendati demikian, Presiden menegaskan, capaian pertumbuhan dan investasi tersebut bukanlah tujuan akhir dari pemerintahan yang ia pimpin. Sebaliknya, orientasi pemerintah atau tujuan akhir yang hendak dicapai ialah kesejahteraan rakyat.
“Pertumbuhan tinggi tidak bisa dinikmati oleh rakyat kita, kebanyakan tidak bermanfat bagi kita, setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita paling bawah,” tuturnya.
Dalam hal ini, Presiden melanjutkan, kebijakan pemerintah tidak boleh meninggalkan kelompok yang tidak berdaya atau kelaparan. Apalagi, sebagai negara anggota G20, tidak pantas jika masih ada rakyat yang kelaparan di bumi Indonesia.
Berkaca dari kondisi pertumbuhan ekonomi saat ini, ambisi pertumbuhan ekonomi 6 persen pada tahun 2026 yang disebut oleh Presiden tersebut menunjukkan sebuah paradoks.
Berdasarkan pemberitaan Kompas, pada triwulan II tahun 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan, melambat dibandingkan triwulan I-2026 yang mencapai 5,61 persen.
Di tengah pertumbuhan 5 persen tersebut, angka ketimpangan juga melebar. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, rasio gini untuk mengukur ketimpangan pengeluaran mencapai 0,368 pada Maret 2026, naik 0,005 poin dibandingkan dengan September 2025 yang sebesar 0,363.
Kualitas pekerjaan yang menjadi sumber utama pendapatan masyarakat juga belum membaik secara signifikan. Meski pengangguran dan kemiskinan turun, masyarakat semakin sulit mencari pekerjaan formal.
Ini tampak dari proporsi pekerja informal yang meningkat 1,6 persen pada Maret 2026 dibandingkan November 2025. Sebaliknya, proporsi pekerja formal turun 1,6 persen. Jumlah pekerja mandiri juga melonjak signifikan hingga 1,38 juta orang.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai, kondisi tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum cukup inklusif. (Kompas.id, 10 Agustus 2026)
Menurut dia, kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan masyarakat perkotaan cenderung lebih cepat menikmati pertumbuhan. ”Sebaliknya, kelompok menengah-bawah dan masyarakat perdesaan memperoleh manfaat yang lebih terbatas,” ujarnya.
Hal itu tecermin dari perbedaan pergerakan sejumlah indikator. Rasio gini di perkotaan meningkat 0,004 poin menjadi 0,387, lebih besar ketimbang kenaikan di perdesaan yang hanya 0,001 poin menjadi 0,296.
Di sisi lain, kondisi masyarakat miskin di perkotaan justru membaik lebih cepat. Tingkat kemiskinan perkotaan pada Maret 2026 turun menjadi 6,34 persen dari 6,60 persen pada September 2025. Sementara, tingkat kemiskinan perdesaan hanya turun menjadi 10,67 persen dari 10,72 persen
Komentar (0)