JAKARTA, KOMPAS.TV - Advokat Indonesia-Australia Denny Indrayana membantah anggapan bahwa dirinya baru mempersoalkan isu tersebut demi kepentingan politik atau pansos (panjat sosial).
Menurut Denny, sebelum Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 dibacakan, ia telah mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi agar Anwar Usman tidak ikut memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena memiliki hubungan keluarga dengan Gibran.
Denny mengatakan surat tersebut telah dikirim dua hingga tiga bulan sebelum putusan MK dibacakan.
Denny juga menyebut persoalan tersebut sempat disinggung Jimly Asshiddiqie setelah putusan MK keluar.
Ia mengatakan, setelah Putusan MK 90, dirinya bersama Profesor Zainal Arifin Mochtar juga menggugat putusan tersebut secara formil.
Menurutnya, perubahan aturan terkait persyaratan pendidikan perlu dipertanyakan ketika dikaitkan dengan proses pencalonan Gibran.
Denny kemudian menyoroti Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Ia menyebut aturan tersebut diterbitkan sekitar satu minggu sebelum Putusan MK 90 dan memberikan pengecualian terkait dokumen pendidikan SMA atau sederajat dari luar negeri.
Namun, pandangan berbeda disampaikan Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan.
Andi mempertanyakan alasan persoalan ijazah Gibran kembali diangkat, karena menurutnya persoalan tersebut sudah selesai secara politik.
Andi juga menyebut telah ada surat keterangan terkait penyetaraan pendidikan Gibran. Menurut Andi, jika memang persoalan penyetaraan hendak dipersoalkan, seharusnya pihak yang menerbitkan surat tersebut yang dimintai penjelasan.
Andi pun menilai sayembara yang dibuat Denny justru berpotensi menarik perhatian publik dan memiliki muatan politik.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://www.youtube.com/watch?v=LSRN9sqT1K0
#gibran #ijazah #wapres
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- rosi
- gibran
- wapres
- ijazah
- jokowi
- denny indrayana
Komentar (0)