JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendesak penyidik Polda Metro Jaya untuk memanggil dan memeriksa mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo terkait penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Desakan ini diserukan untuk mengungkap tuntas rantai komando di balik kasus penyiraman air keras yang melibatkan empat prajurit BAIS, yang dinilai mandek di kepolisian.
Diketahui, Yudi mengundurkan diri dari jabatan kepala BAIS usai kasus ini mencuat sebagai bentuk pertanggungjawaban.
Perwakilan TAUD, Gema Gita Persada mengatakan, pemeriksaan terhadap petinggi BAIS seharusnya dilakukan mengingat para pelaku lapangan yang telah disidang di peradilan militer adalah prajurit aktif dari institusi intelijen tersebut.
Baca juga: 4 Prajurit TNI Penyiram Air Keras Andrie Yunus Ajukan Banding
"Terkait dengan upaya untuk melakukan penelusuran secara rantai komando, hal yang selama ini belum pernah berlaku, soal siapa aja seharusnya yang pasti soal pertanggungjawaban komando untuk tahu sebenarnya rantai komandonya ini mengakar ke mana," kata Gema dalam konferensi pers di Kantor KontraS, Kamis (13/8/2026).
Menurut Gita, pimpinan BAIS TNI seharusnya diperiksa karena eksekutor lapangannya merupakan anggota BAIS yang berada di bawah komandonya.
Gema juga mengungkapkan, ada dugaan adanya oknum perwira menengah berpangkat Mayor dari BAIS yang diduga turut berada di lokasi kejadian.
Saat ini, pihak kepolisian disebut tengah mencocokkan nomor polisi kendaraan yang terekam CCTV di sekitar lokasi dengan data dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).
"Ada temuan dugaan terlibatnya salah satu dari anggota BAIS yang berpangkat Mayor gitu yang bahkan hadir di lapangan. Harapannya sebenarnya temuan dari nomor polisi tersebut dapat membawa proses investigasi kepolisian ke beberapa orang di lapangan secara spesifik, salah satunya adalah anggota BAIS yang berpangkat Mayor tersebut," ujar Gema.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur LBH Jakarta, Fadil Alfathan, menilai serangan terhadap Andrie Yunus bukanlah tindak pidana biasa, melainkan terindikasi kuat sebagai sebuah operasi intelijen yang tertutup dan rahasia.
Oleh karena itu, pengusutannya tidak boleh berhenti pada empat pelaku lapangan semata, tetapi harus mengusut otak intelektualnya.
Baca juga: Kondisi Andrie Yunus 5 Bulan Usai Disiram Air Keras: Kornea Mata Kanan Rusak 44 Persen
"Secara institusional dan secara struktural, BAIS ini adalah organisasi yang berada di dalam Mabes TNI. Jadi selain Kepala BAIS, maka Panglima TNI juga menurut kami harus dimintai keterangan untuk menjelaskan ada atau tidak pertanggungjawaban yang sifatnya institusional dalam konteks ini," jelas Fadil.
Fadil juga menyoroti mundurnya Kepala BAIS tak lama setelah kasus ini mencuat, yang dinilainya memerlukan pendalaman lebih lanjut oleh penyidik Polda Metro Jaya.
"Ka BAIS yang mundur pun juga harus dimintai keterangan termasuk pihak-pihak yang menurut kami punya andil atau kontribusi untuk menutup-nutupi kasus ini atau bahkan menghalang-halangi kasus ini sehingga tidak ada pengungkapan yang komprehensif," ujar Fadil.
Sementara itu, Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai bahwa teror terhadap rekannya tersebut telah direncanakan secara matang dan sistematis jauh hari sebelum insiden penyiraman terjadi.
Komentar (0)