HARIAN FAJAR – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menegaskan pentingnya peran strategis mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) dalam pembangunan dan pembentukan kebijakan publik di Kota Makassar. Ia mengajak generasi muda hukum untuk tidak hanya menjadi penerima ilmu, tetapi juga agen perubahan yang aktif berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan perkotaan yang kompleks.
Dalam sambutannya saat memberikan motivasi dan pembekalan kepada mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas pada Kamis (13/8/2026), Munafri memaparkan bahwa ketimpangan sosial dan persoalan hukum merupakan tantangan utama kota metropolitan seperti Makassar.
“Di dalam tatanan sebuah kota seperti Kota Makassar ini, tentu ada ketimpangan sosial yang nyata di hadapan kita. Kita butuh solusi sehingga dari kampus bisa memberikan sumbangsih,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa ilmu hukum tidak hanya berkaitan dengan peradilan, tetapi juga menyentuh hampir seluruh sektor kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu, mahasiswa dan alumni hukum memiliki kapasitas yang sangat strategis untuk menjadi agen perubahan di masyarakat.
Munafri menekankan pentingnya transformasi pengetahuan teoritis yang diperoleh mahasiswa menjadi gagasan dan solusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan aktif kalangan akademisi dan alumni hukum dalam proses kebijakan dapat mencegah serta memitigasi persoalan sosial sejak awal.
“Begitu juga, transformasi dari pengetahuan teoritis ke kontribusi nyata yang dibangun di dalam ruang kebijakan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengajak mahasiswa baru Fakultas Hukum Unhas untuk memanfaatkan kesempatan belajar di salah satu perguruan tinggi terbaik Indonesia sebagai modal utama berkontribusi dalam pembangunan.
Munafri menjelaskan bahwa setiap kebijakan publik harus memiliki dasar yang kuat agar implementasinya berjalan baik dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara akademisi, alumni, dan pembuat kebijakan sangat diperlukan.
“Ini penting karena kita bicara tentang dasar-dasar dan landasan. Sesuatu hal yang akan dilakukan, akan dibuat, tidak akan bisa sempurna ketika landasannya tidak dijadikan kebijakan awal,” bebernya.
Keterlibatan alumni hukum juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun Kota Makassar yang adil dan inklusif. Ia membuka ruang bagi alumni untuk mengevaluasi regulasi yang ada dan berkolaborasi dengan lembaga bantuan hukum dalam advokasi rancangan regulasi agar kepentingan masyarakat lebih terakomodasi.
Munafri memaparkan empat tantangan utama dalam pembangunan Kota Makassar, yaitu ketimpangan akses layanan publik, diskriminasi dalam kebijakan sosial ekonomi, lemahnya partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, serta persoalan hukum dan ketidakpastian regulasi. Pemerintah Kota Makassar terus berupaya membenahi persoalan tersebut bersama seluruh pemangku kepentingan.
“Kita setiap hari meramu dan membahas persoalan-persoalan ini bersama seluruh stakeholder untuk memastikan ketimpangan akses terhadap layanan publik semakin baik dan mempunyai kesetaraan yang sama,” jelasnya.
Salah satu inovasi yang dihadirkan adalah platform digital Lontara, yang memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dan berkomunikasi langsung untuk menyampaikan pengaduan, masukan, serta laporan kondisi lingkungan.
“Melalui Lontara inilah dibangun komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah, melakukan aduan, memberikan masukan, memberikan kondisi dan keadaan masyarakat yang ada di sekitarnya,” terangnya.
Di akhir sambutannya, Munafri mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari gelar akademik, melainkan kemampuan alumni hukum menjadi agen transformatif yang menciptakan perubahan sosial dan kebijakan publik yang lebih baik.
“Peran sentral kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum punya kedudukan dan tempat yang sangat luar biasa di tengah-tengah masyarakat karena ilmu yang kita miliki ini merupakan ilmu yang dibutuhkan di seluruh sektor kehidupan manusia,” jelasnya.
Munafri mengajak mahasiswa Fakultas Hukum Unhas untuk mulai membangun jejaring dan kolaborasi sejak di bangku kuliah agar dapat bergerak bersama dari ruang kuliah ke ruang kebijakan.
“Mari bergerak bersama dari ruang kuliah ke ruang kebijakan,” pungkas Appi. (*)
Komentar (0)