Biang Kerok dan Buntut Geger Harga Telur dan Pakan Ayam

Geger harga telur dan pakan ayam tak hanya kisah pilu peternak ayam petelur. Di balik itu, ada kisah permainan harga tengkulak dan importir bahan pakan, serta pencopotan koordinator wilayah Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau korwil KPPG Surabaya.

Presiden Forum Peternak Layer Nasional (FPLN), Musbar Mehdi, mengatakan, kondisi peternak ayam petelur bak sudah jatuh tertimpa tangga. Harga telur ayam peternak anjlok di bawah harga acuan pembelian di tingkat peternak yang ditetapkan pemerintah Rp 26.500 per kilogram (kg).

Telur tersebut hanya laku seharga Rp 23.000-Rp 24.000 per kg, bahkan, tengkulak atau pedagang perantara menawar di kisaran Rp 18.000-Rp 19.000 per kg. Serapan telur untuk kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga belum bisa diandalkan.

“Banyak SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tidak menyerap telur peternak secara langsung. Mereka justru membelinya dari para tengkulak,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Bahkan, menurut Musbar, banyak peternak yang mengira harga telur anjlok karena oversupply (kelebihan pasokan) telur. Sampai-sampai, para peternak ayam petelur berkapasitas 300.000 ekor ke atas sudah mengapkir sekitar 15-20 persen populasi ayam petelur mereka.

Namun, harga telur ayam tetap berada di bawah harga acuan pembelian di tingkat peternak. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatasi persoalan itu. Salah satunya dengan meminta setiap SPPG membeli telur ayam langsung dari peternak, tidak melalui tengkulak.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan, harga rerata nasional telur ayam ras di tingkat konsumen berada di bawah harga acuan penjualan Rp 30.000 per kg sejak 9 April 2026 hingga 12 Agustus 2026. Harga terendahnya terjadi pada 10 Juli 2026, yakni senilai Rp 25.985 per kg.

Adapun harga tertingginya mencapai Rp 29.896 per kg pada 9 April 2026. Per 12 Agustus 2026, harga rerata nasional telur ayam ras di tingkat konsumen senilai Rp 26.381 per kg atau 12,07 persen di bawah harga acuan penjualan.

Di tengah kondisi itu, lanjut Musbar, harga pakan ayam justru melonjak rata-rata senilai Rp 1.900 per kg. Lonjakan harga pakan itu disebabkan kenaikan harga jagung di dalam negeri dan bungkil kedelai (soybean meal/SBM) impor.

Harga jagung di dalam negeri naik seiring dengan penurunan produksi. Sementara harga SBM impor naik lantaran harganya di pasar internasional relatif tinggi dan nilai tukar rupiah melemah.

“Proporsi jagung dan SBM dalam komposisi pakan ayam paling besar, yakni masing-masing sekitar 40-55 persen dan 22-25 persen. Maka, tidak mengherankan jika harga pakan turut naik,” katanya.

Musbar juga menjelaskan, selama ini, sekitar 35 persen bahan baku pakan ayam masih bergantung impor. Dari jumlah itu, sekitar 25 persennya berupa SBM.

Merujuk Basis Data Ekspor-Impor Komoditi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan), dalam tiga tahun terakhir, volume impor SBM (HS 23040090) terus bertambah. Pada 2023, 2024, dan 2025, volume impor komoditas itu masing-masing sebanyak 5,33 juta ton, 5,43 juta ton, dan 5,96 juta ton. Kemudian, pada Januari-Juni 2026, volume impornya mencapai 3,43 juta ton.

“Meskipun impor SBM sudah dialihkan ke PT Berdikari (Persero), badan usaha milik negara tersebut saat ini baru memegang sekitar 60 persen. Sisanya, yakni sekitar 40 persen, masih ditangani importir umum," kata Musbar.

Kebijakan pengalihan impor SBM dari swasta ke PT Berdikari mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Kendati demikian, pemerintah memberikan masa transisi pengalihan impor SBM hingga 31 Maret 2026 atau selama tiga bulan (Kompas, 15/1/2026).

Pada 3 Agustus 2026, pemerintah telah menggulirkan lima langkah penanganan anjloknya harga telur dan kenaikan harga pangan. Mulai dari industri pakan yang diminta menunda kenaikan harga pakan hingga harga telur membaik, penyerapan telur untuk program MBG dan cadangan pangan pemerintah, penyaluran jagung pakan, dan pengawasan tata niaga telur.

Kementan kembali menegaskan langkah-langkah itu pada 10 Agustus 2026 guna merespons aksi damai para peternak ayam yang digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan, sehari setelahnya, yakni pada 11 Agsutus 2026, Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman kembali menggelar rapat koordinasi untuk merampungkan persoalan itu di Surabaya, Jawa Timur.

Selain melanjutkan penyaluran jagung pakan bagi peternak ayam, rapat tersebut juga memutuskan bahwa setiap SPPG wajib menyerap telur secara langsung dari para peternak. Amran bahkan menyebut ada salah satu importir yang mempermainkan harga bahan baku pakan dan mencopot korwil KPPG Surabaya.

Amran menuturkan, pemerintah telah meminta Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri untuk memeriksa salah satu perusahaan impor yang diduga mempermainkan harga bahan baku pakan. Pemeriksaan itu mulai dilakukan pada 12 Agustus 2026.

“Ada satu perusahaan yang diduga nakal, mempermainkan harga. Saya tidak akan sebut nama perusahaannya. Kami telah meminta Satgas Pangan memeriksanya. Kalau terbukti, izin usaha dan impornya bakal dicabut,” tuturnya di Surabaya melalui siaran pers.

Amran menegaskan, pemerintah tidak akan mengintervensi pelaku usaha secara serampangan. Namun, jika ditemukan pelanggaran dari hasil pemeriksaan, pemerintah akan bertindak tegas terhadap pelakunya.

“Penegakan aturan itu penting agar keuntungan usaha tidak dibangun dengan membebankan biaya yang tidak wajar kepada peternak kecil. Jangan ada yang bermain-main,” kata Amran.

Dalam rapat itu, Amran juga bertanya kepada korwil KPPG Surabaya perihal serapan telur peternak lokal oleh SPPG-SPPG di wilayahnya. Lantas, korwil tersebut melaporkan belum adanya data penyerapan telur peternak oleh SPPG di wilayah Kota Surabaya.

Amran langsung meminta penjelasan kepada jajaran terkait. Dari penjelasan yang disampaikan, sejumlah SPPG disebut telah berkomunikasi dengan peternak di sekitar wilayahnya. Namun, penyerapan belum berjalan optimal karena keterbatasan permintaan dan jumlah minimal kebutuhan telur.

Amran menilai kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan peternak kesulitan memasarkan hasil produksinya. Selama ini, pemerintah merancang program MBG juga untuk memberikan manfaat nyata bagi petani dan peternak.

Amran kemudian meminta Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Mayor Jenderal TNI Trenggono mencopot korwil KPPG Surabaya. Ia meminta posisi tersebut segera diisi oleh personel yang dinilai mampu bekerja lebih optimal di lapangan.

“Pindahkan. Yang laki-laki di situ. Harus yang tangguh. Tindakan ini saya ambil sebagai bentuk evaluasi sekaligus pesan tegas bahwa setiap kebijakan pemerintah harus dijalankan hingga tingkat lapangan,” kata Amran.

Ia juga meminta setiap SPPG mengutamakan pembelian telur langsung dari peternak lokal. Tujuannya agar rantai distribusi lebih pendek dan peternak mendapatkan kepastian pasar dengan harga yang wajar. Instruksi SPPG untuk membeli telur dari peternak bersifat wajib sesuai petunjuk teknis yang sudah ditentukan pemerintah.