14 Tahun Raih WTP, BPK Dorong MA Bertransformasi Menuju Government 5.0

JAKARTA, DISWAY.ID - Mahkamah Agung (MA) mencatat kinerja positif dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Hingga semester II 2025, MA telah menindaklanjuti 1.948 rekomendasi BPK atau 96,65 persen, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 76 persen. 

MA juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 14 tahun berturut-turut.

BACA JUGA:Erick Thohir Apresiasi Kepercayaan Prabowo, Kemenpora Catat Kinerja 83 Persen dan Raih WTP BPK

Namun, bagi BPK, capaian tersebut bukan titik akhir.

Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas AKN IV BPK, mendorong MA terus memperkuat tata kelola dan bergerak menuju transformasi pemerintahan berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Menurutnya, pemeriksaan keuangan negara harus menghasilkan lebih dari sekadar opini, yakni perbaikan tata kelola yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Pemeriksaan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan," ujar Nyoman.

BACA JUGA:11 Kementerian dan Lembaga Kompak Raih WTP, BPK Ingatkan Jangan Cepat Puas

Menurut Nyoman, penguatan tata kelola perlu berjalan beriringan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta transformasi menuju Government 5.0. 

Pemanfaatan kecerdasan buatan, analisis data, dan kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pengambilan kebijakan.

Transformasi tersebut menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari belum meratanya kematangan transformasi digital, fragmentasi data pemerintah, keterbatasan talenta AI, integritas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, hingga keamanan siber dan kolaborasi. 

BACA JUGA:Jakarta Cetak Rekor WTP ke-9, Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Capai 85 Persen

Karena itu, Government 5.0 membutuhkan pendekatan whole-of-government.

"Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah bagaimana mengombinasikan Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG," kata Nyoman.