Kementerian Sosial (Kemensos) dan Serikat Penggerak Pendidikan Masyarakat Indonesia (SP2MI) sepakat membangun sinergi strategis dalam memperluas penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui penyetaraan pendidikan di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Hal tersebut disepakati dalam pertemuan Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Ketua Umum SP2MI, Amirudin di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (13/8).
"Kita menemukan banyak orang di jalan, yang tidak sekolah, ATS itu 4 juta (orang) lebih, itu data resminya, saya kira selalu data kita fenomena gunung es, bisa jauh lebih besar, terutama SD tidak meneruskan ke SMP besar sekali," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).
Pertemuan ini merupakan tidak lanjut dari Silaturahmi Nasional (Silatnas) SP2MI 2026 di TMII Jakarta Timur pada Kamis (25/6) lalu, yang juga dihadiri oleh Gus Ipul.
Kolaborasi antara Kemensos dan SP2MI difokuskan pada memperluas akses layanan pendidikan bagi anak atau remaja yang berasal dari keluarga kurang mampu yang tidak sempat mengenyam pendidikan formal melalui penyetaraan pendidikan di PKBM.
Kemensos akan menyediakan tempat untuk PKBM, dengan memanfaatkan Gedung Sekolah Rakyat rintisan yang berada di Sentra Kemensos, yang saat ini sudah tidak dipakai karena siswanya sudah pindah ke Sekolah Rakyat permanen. Sementara itu, SP2MI akan menyediakan tenaga pengajar yang akan mendidik para penerima manfaat.
"(Penyediaan) tenaga pengajar, itu yang kita kerja sama. Ini kerja sama mulai kecil-kecil dulu, nanti secara nasional," ujar Gus Ipul.
Perlu diketahui, anggota SP2MI sendiri berasal dari berbagai daerah dan banyak bergerak di pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, sehingga memiliki pengalaman langsung dalam menjangkau anak-anak yang berada di luar sistem pendidikan formal.
Gus Ipul mendorong supaya kolaborasi ini juga dapat bersinergi dengan program Sekolah Rakyat. Calon siswa yang sebelumnya tidak sekolah atau putus sekolah bisa melakukan penyetaraan pendidikan di PKBM terlebih dahulu, sebelum melanjutkan pendidikan formal sesuai jenjangnya di Sekolah Rakyat.
"Karena (Sekolah Rakyat) ini kan menjangkau orang-orang yang tidak masuk sistem pendidikan formal, karena biaya, banyak sebab lah, terutama karena ekonomi. Tidak mungkin, ketika menemukan remaja usia 24 tahun, kita anggap tua terus tidak kita terima. Kan dia tidak pernah sekolah, ya harus diproses, tapi disetarakan dulu di PKBM," jelasnya.
Gus Ipul berharap proses penyetaraan pendidikan ini juga bisa berjalan dengan cepat, dan menjangkau lebih luas anak-anak yang selama ini belum terbawa dalam proses pembangunan atau the invisible people.
"Ini dalam rangka percepatan supaya yang tidak sekolah bisa sekolah, yang buta huruf bisa membaca, yang tidak punya ijazah punya ijazah, supaya mereka bisa bekerja," kata Gus Ipul.
Sementara itu, Amirudin menyampaikan apresiasinya karena Kemensos menyambut baik kolaborasi dengan SP2MI. Pihaknya akan menyiapkan dan melakukan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pengajar yang akan ditempatkan di Sentra Kemensos.
"Kita akan tindaklanjuti dengan mungkin nota kesepahaman dengan Kemensos melalui Pak Dirjen Rehsos, tadi sudah kita coba minta kontak personnya, supaya ini segera direalisasikan," kata Amirudin.
Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo, Tenaga Ahli Menteri Sosial (Mensos) Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan, Ketua SP2MI Jawa Tengah Abdul Munir, Ketua SP2MI Pekalongan Syamsul, dan stakeholder terkait lainnya.
(akd/ega)
Komentar (0)