Terkini, Lutim – Kelompok Asosiasi Petani Lada (APL) Luwu Raya memprotes penangkapan tiga orang penggarap lahan di kawasan hutan lindung di wilayah Lengkona, Loeha, Luwu Timur, oleh petugas Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Sulawesi.
Perwakilan APL menegaskan, lahan yang digarap ketiga orang tersebut bukan merupakan hasil pembukaan hutan baru. Ia mengakui kawasan tersebut memang berasal dari perambahan hutan yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu.
Menurutnya, tiga orang yang ditangkap bukan perambah pertama. Mereka disebut sebagai pihak yang membeli atau menggunakan lahan dari penggarap sebelumnya untuk aktivitas perkebunan lada.
“Beliau ditangkap pada saat sedang melakukan aktivitas kegiatan merica. Merica ini sudah berumur, bukan baru dirambah. Khususnya yang di belakang kita ini usianya sudah 10 tahun,” ujar perwakilan APL dalam video yang diterima, Rabu (11/8/2026).
Ia menyebut aktivitas berkebun di wilayah Luwu Raya telah berlangsung selama 25 hingga 30 tahun. Karena itu, APL mempertanyakan langkah penindakan yang baru dilakukan saat ini.
Akui Sudah Puluhan Tahun Merambah Hutan“Kalau kemudian hari ini mau dipidanakan atau dikenakan pasal bahwa melakukan perambahan hutan di kawasan hutan lindung untuk berkebun merica, memang betul. Tapi sudah 25 tahun, 30 tahun, ke mana saja pemerintah?” katanya.
APL menilai pemerintah dan instansi terkait semestinya sejak awal memberikan sosialisasi mengenai larangan menggarap kawasan hutan lindung.
Menurutnya, pembiaran selama puluhan tahun membuat masyarakat terlanjur menggantungkan hidup dari lahan tersebut. Sehingga, jika harus menangkap, maka oknum dalam instansi yang melakukan pembiaran itu harus ditangkap duluan.
“Ini soal isi perut. Kami mohon jangan kemudian hari ini baru datang langsung menangkap dengan dalih melakukan perambahan hutan untuk bertanam merica,” ujarnya.
Ia juga membantah anggapan adanya praktik premanisme yang bersembunyi di balik APL. Menurutnya, anggota APL cuma capek karena panas-panas, dan selama ini berupaya mencegah konflik maupun tindakan anarkis.
APL bahkan mengklaim pernah menggelar aksi dengan melibatkan sekitar 1.200 petani tanpa terjadi tindakan anarkis.
“Kami APL selalu hadir untuk mengontrol agar tidak selalu terjadi anarkis dan konflik yang tidak diinginkan,” katanya.
APL meminta pemerintah segera turun tangan menjadi fasilitator untuk menyelesaikan persoalan tersebut dan mencari solusi bagi masyarakat yang selama puluhan tahun menggantungkan kehidupan dari perkebunan lada di kawasan itu.
Komentar (0)