HARIAN.FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat, terpadu, dan tepat sasaran.
Hingga 11 Agustus 2026, sebanyak 50.088 Kepala Keluarga (KK) telah masuk dalam pendataan atau mencapai sekitar 11,41 persen dari total sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan peningkatan tersebut terjadi setelah pemerintah melakukan evaluasi dan mengerahkan agen dari berbagai perangkat daerah.
“Progres Perlinsos sudah mengalami peningkatan signifikan. Agen turun ke lapangan per kecamatan. Agen kita semuanya ASN dari berbagai SKPD yang ada di kecamatan,” ujar Andi Bukti, Rabu (12/8/2026).
Sebelumnya, pada pekan pertama pelaksanaan pendataan, progres Makassar masih berada di sekitar 0,1 persen. Saat itu, baru sekitar 1.000 KK yang berhasil didata dan Makassar berada di posisi lima besar terbawah dari daerah yang mengikuti uji coba.
Setelah dilakukan percepatan, posisi Makassar meningkat hingga berada di tengah daerah pilot project digitalisasi perlindungan sosial.
“Data itu per tanggal 11 kemarin, dan ini masih ada pendataan yang berjalan dan datanya belum masuk. Ini sudah menjadi progres yang menggembirakan,” jelasnya.
Makassar merupakan salah satu dari 48 daerah yang ditunjuk sebagai pilot project nasional dalam digitalisasi perlindungan sosial.
Untuk memastikan tidak ada warga yang terlewat, Dinas Sosial menyiapkan strategi lanjutan dengan melibatkan RT dan RW setelah pengerahan agen dari SKPD selesai.
“Setelah tugas teman-teman agen SKPD ini selesai, jika masih ada warga atau masyarakat yang belum terdata, kita akan menjadikan RT/RW sebagai agen. Merekalah yang nanti menyisir warga di wilayahnya yang belum terdata,” terangnya.
Keterlibatan RT dan RW diharapkan dapat memperkuat proses validasi hingga tingkat lingkungan. Selain memastikan warga yang belum terdata, langkah tersebut juga dapat membantu pemerintah mengidentifikasi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
“Dengan keterlibatan RT/RW, pemerintah dapat melakukan pengecekan lebih dekat terhadap warga yang belum terdata, sekaligus mengidentifikasi apabila terdapat perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial mengerahkan sekitar 5.000 Agen Perlinsos dari ASN berbagai SKPD. Pengerahan dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah kecamatan dan sesi pendataan.
Setiap sesi berlangsung selama tiga hari kerja. Pola tersebut memungkinkan agen bergerak secara bergantian untuk memperluas cakupan pendataan.
Meski progres meningkat, Dinas Sosial masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, salah satunya terkait komitmen dan ketersediaan agen dari berbagai SKPD.
“Kami di Dinsos yang harus turun tangan menutupinya. Itu salah satu kendala di lapangan,” tambahnya.
Selain pendataan langsung di lapangan, Perlinsos Digital juga menyediakan portal yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran dan pengaduan data secara lebih terintegrasi.
Digitalisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat akurasi data penerima bantuan, mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran, sekaligus memudahkan masyarakat melakukan pemutakhiran dan pengaduan apabila terdapat persoalan data.
Secara keseluruhan, terdapat sekitar 426.000 KK yang menjadi sasaran pendataan Perlinsos Digital di Kota Makassar.
Pemkot Makassar akan terus mengoptimalkan pengerahan agen, memperkuat koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan, serta melibatkan RT/RW untuk menjangkau warga yang belum terdata.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian pendataan sekaligus menghasilkan basis data perlindungan sosial yang lebih akurat dan terintegrasi. (*)
Komentar (0)