JAKARTA, DISWAY.ID - Pemerintah membuka opsi meliburkan kegiatan sekolah di daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Bromo, Jawa Timur.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kebijakan tersebut akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan situasi masing-masing daerah.
"Kita lihat situasinya di lapangan," kata Prasetyo saat ditemui di Istana, Rabu, 12 Agustus 2026.
BACA JUGA:Harga BBM Tak Naik, Purbaya Ungkap Pemerintah Mulai Uji Coba Pembatasan Pertalite
Menurutnya, pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno untuk membahas sejumlah langkah penanganan dampak karhutla, termasuk kemungkinan penyesuaian kegiatan masyarakat.
"Bilamana dirasa di lapangan untuk disesuaikan, ya kita tidak ada masalah untuk disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing," ujarnya.
Ia menegaskan penanganan karhutla menjadi perhatian pemerintah pusat. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan agar kebutuhan penanganan di lapangan, baik administratif maupun logistik, tidak menjadi kendala.
"Kami bertanggung jawab pemerintah pusat untuk memberikan support itu," jelasnya.
Ia mencontohkan kondisi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang sebelumnya sempat ditutup secara operasional akibat kebakaran.
BACA JUGA:PWI Tangsel Soroti Pejabat Tutup Komunikasi, Wakil Wali Kota Pastikan Keterbukaan
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk penyesuaian taktis berdasarkan kondisi di lapangan.
"Artinya taktis di lapangan dan kami berikan izin kepada teman-teman yang memang mengerti betul kondisi di lapangan itu," ujarnya.
Meski demikian, Pras mengaku hingga saat ini belum ada laporan yang diterima terkait sekolah yang sudah mengambil kebijakan tersebut akibat karhutla.
"Kami monitor belum ya. Nanti kami coba cek kepada Pak Menko dan Pak Mendikdasmen," katanya.
Selain penanganan api, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk mencegah munculnya titik api baru.
- 1
- 2
- »
Komentar (0)