Gubernur Bank Sentral Libya Mundur di Tengah Tekanan Ekonomi

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengunduran diri Gubernur Bank Sentral Libya (CBL) Naji Issa membuka kembali persoalan besar yang tengah dihadapi perekonomian negara tersebut. Mulai dari tekanan belanja pemerintah, subsidi energi, cadangan devisa hingga nilai tukar dinar.

Awalnya, Issa mengajukan pengunduran diri kepada dua lembaga legislatif Libya pada 9 Agustus 2026. Dalam suratnya, ia menyatakan tidak dapat melanjutkan tugas sebagai gubernur.

Kala itu, ia tidak menjelaskan alasan pengunduran dirinya dengan alasan sensitivitas persoalan tersebut. Issa juga telah mengonfirmasi keaslian surat tersebut.

Ketua Dewan Tinggi Negara Libya, Mohamed Takala, kemudian meminta Issa tetap menjalankan tugasnya untuk sementara waktu demi menjaga stabilitas keuangan, ekonomi dan politik. Ia, tambahnya, baru bisa mundur ketika keputusan resmi mengenai pengunduran dirinya dibuat.

Sebenarnya, belum ada pernyataan resmi yang menyebut pengunduran diri Issa secara langsung disebabkan oleh persoalan tertentu dalam kebijakan ekonomi. Namun, seorang pengamat setempat Husni Bey dalam sebuah Op-Ed yang dimuat Libya Herald menilai pengunduran diri tersebut terjadi di tengah persoalan ekonomi yang semakin sulit dikendalikan.

Ia menyoroti pertarungan mengenai siapa yang pada akhirnya harus menanggung biaya penyesuaian ekonomi Libya. "Pemerintah melalui anggaran, bank sentral melalui cadangan devisa, atau masyarakat melalui pelemahan dinar dan inflasi," tulisnya dikutip Selasa (11/8/2026).

Belanja Negara Jadi Sorotan

Menurut Bey, persoalan Libya pada dasarnya bukan hanya masalah kebijakan moneter, tetapi juga persoalan fiskal. Libya memperoleh sebagian besar pendapatan negara dari minyak dan gas dalam bentuk valuta asing, sementara belanja pemerintah mayoritas dilakukan dalam mata uang lokal, yakni dinar Libya.

Kondisi tersebut menempatkan Bank Sentral Libya di posisi yang sulit. Bank sentral harus mengelola pendapatan valuta asing dari sektor energi sekaligus menyediakan dinar untuk membiayai belanja pemerintah.

Pada April 2026, pemerintah mengumumkan kesepakatan mengenai belanja publik terpadu sekitar 190 miliar dinar Libya (sekitar Rp 513 triliun). Anggaran tersebut antara lain mencakup sekitar 73 miliar dinar untuk gaji, 37 miliar dinar untuk subsidi, 40 miliar dinar untuk pembangunan, serta alokasi lainnya untuk tunjangan keluarga dan operasional.

Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya mengakhiri perdebatan mengenai bagaimana belanja negara harus dibiayai. Bey menilai persoalan tersebut memperlihatkan konflik mendasar.

"Otoritas politik menginginkan bank sentral menyediakan pembiayaan, sementara bank sentral harus memastikan pengeluaran pemerintah tidak berubah menjadi tekanan permanen terhadap cadangan devisa," ujarnya.

Cadangan Devisa Ikut Tertekan

Tekanan tersebut semakin penting karena kebutuhan valuta asing Libya sangat besar. Menurut Bey, data Bank Sentral Libya menunjukkan penggunaan valuta asing oleh bank-bank komersial dalam lima bulan pertama 2026 mencapai sekitar US$12,9 miliar.

Besarnya kebutuhan valuta asing membuat pengelolaan nilai tukar dinar bukan sekadar persoalan menentukan harga dolar. Kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana miliaran dolar pendapatan negara dialokasikan dan berapa besar cadangan devisa yang harus digunakan untuk mempertahankan stabilitas mata uang.

Di sinilah dilema ekonomi Libya semakin terlihat. Bank sentral dituntut membiayai belanja publik yang tinggi, menjaga nilai dinar, menyediakan valuta asing untuk kebutuhan perdagangan, membiayai kebutuhan bahan bakar, melindungi cadangan devisa sekaligus menekan pasar valuta asing paralel.

"Seluruh target tersebut sulit dipertahankan secara bersamaan jika persoalan fiskal tidak ikut dibenahi," katanya.

Bukan Sekadar Pergantian Gubernur

Dalam konteks tersebut, pengunduran diri Issa dapat dibaca lebih luas sebagai cerminan tekanan terhadap model pengelolaan ekonomi Libya. Namun, penting dicatat, surat pengunduran diri Issa sendiri tidak menyebut alasan ekonominya.

Karena itu, kaitan langsung antara keputusan tersebut dengan perselisihan belanja pemerintah atau kebijakan moneter belum dapat dipastikan. Bey berpendapat bahwa persoalan yang lebih besar adalah ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara.

Libya pada dasarnya menghadapi pilihan sulit. Pemerintah dapat melakukan reformasi belanja dan subsidi, menggunakan cadangan devisa untuk menutup kesenjangan, membiarkan nilai dinar menyesuaikan, atau pada akhirnya membebankan biaya tersebut kepada masyarakat melalui inflasi dan turunnya daya beli.

"Politik mungkin dapat menunda reformasi, tetapi tidak dapat membatalkan tagihan," demikian inti analisis Bey.

Libya Masih Dibayangi Perpecahan Politik

Persoalan ekonomi Libya juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi politiknya. Negara tersebut masih menghadapi rivalitas antara otoritas di wilayah timur dan barat.

Pengangkatan Naji Issa sebagai gubernur pada 2024 sendiri merupakan bagian dari kesepakatan antara dua lembaga legislatif yang bersaing untuk mengakhiri kebuntuan mengenai kepemimpinan Bank Sentral Libya.

Sebelumnya, perselisihan mengenai kendali atas bank sentral bahkan pernah berimbas langsung terhadap sektor minyak. Pada 2024, perseteruan mengenai kepemimpinan CBL memicu penghentian produksi minyak oleh otoritas di wilayah timur dan menyebabkan penurunan tajam produksi serta ekspor minyak Libya.

Dengan kondisi tersebut, pergantian kepemimpinan di bank sentral bukan sekadar persoalan institusi keuangan. Bagi Libya, stabilitas Bank Sentral berkaitan langsung dengan kemampuan negara mengelola pendapatan minyak, mempertahankan nilai dinar, membiayai belanja pemerintah dan menjaga cadangan devisa.

Karena itu, pengunduran diri Issa menjadi sinyal baru bahwa tekanan terhadap sistem ekonomi Libya semakin besar. Tantangan berikutnya bukan hanya mencari pengganti gubernur, tetapi menentukan siapa yang akan menanggung biaya penyesuaian ekonomi yang selama ini terus ditunda.

(sef/sef)