JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nurani Bangsa (GNB) menegaskan bahwa etika dan keteladanan pemimpin merupakan fondasi bangsa yang tidak bisa ditawar.
Pandangan tersebut merupakan para tokoh bangsa yang dibacakan Alissa Wahid dalam Sarasehan Kemerdekaan di Grha Pemuda, Gereja Katedral, Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
Acara itu merupakan bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia.
Baca juga: Gerakan Nurani Bangsa: Kita Sedang Hadapi Kondisi Memprihatinkan
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Sinta Nuriyah Wahid, Emil Salim, Mahfud MD, Ignatius Kardinal Suharyo, Franz Magnis-Suseno, SJ, Omi Komaria, Nurcholish, Lukman Hakim Saifuddin, dan Alissa Wahid.
"Etika dan keteladanan pemimpin adalah fondasi yang tidak bisa ditawarKepercayaan rakyat kepada pemerintah yang menurun disebabkan oleh lunturnya keadaban berbangsa dan bernegara dalam bentuk krisis kepatutan serta hilangnya keteladanan di kalangan penyelenggara negara," ucap Alissa Wahid di Gereja Katedral, Senin.
Baca juga: Pertemuan Megawati dan Gerakan Nurani Bangsa: RUU Polri Jadi Pembahasan
Menurut Alissa, hilangnya keteladanan juga menjadi akar berbagai persoalan lain, mulai dari lemahnya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hingga rangkap kepentingan pejabat publik.
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada retorika. Penindakan yang tegas harus disertai dengan upaya mengembalikan aset hasil korupsi kepada negara sebagai praktik nyata.
"Dibutuhkan komitmen agar jabatan penyelenggara negara diisi oleh mereka yang kompeten dan berintegritas," ucapnya.
Baca juga: Bertemu Megawati, Gerakan Nurani Bangsa Singgung soal Revisi UU Polri
Selain persoalan tata kelola pemerintahan, Gerakan Nurani Bangsa juga menyoroti pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia sebagai investasi masa depan bangsa.
Alissa mengatakan, ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga bersumber pada kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia yang belum merata serta belum memadai.
"Pendidikan perlu diperkuat tidak hanya pada aspek akademik, tetapi juga budi pekerti dan karakter. Kesehatan perlu diperkuat dari sisi layanan, fasilitas, dan pemenuhan kebutuhan dasar agar generasi mendatang tumbuh sehat, cerdas, dan berintegritas," ungkapnya.
Baca juga: Aktivis Kontras Disiram Air Keras, Gerakan Nurani Bangsa: Jangan Normalisasi Teror
Dalam kesempatan itu, Alissa juga menekankan bahwa masyarakat sipil merupakan pelaku utama dalam membangun demokrasi, bukan sekadar penonton.
Menurut dia, di tengah ruang sipil yang semakin menyempit, inisiatif warga di tingkat akar rumput tetap menjadi sumber harapan bagi kehidupan demokrasi.
"Organisasi masyarakat sipil, komunitas agama, dunia usaha, tokoh agama, kalangan kampus, media, dan warga perlu terus memperkuat kesadaran publik dan menjembatani suara rakyat dengan pengambil kebijakan," ucapnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
Komentar (0)