JAKARTA, DISWAY.ID - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) kembali membuktikan komitmennya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Lembaga pengawal ruang siber nasional ini sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Tak sekadar meraih predikat tertinggi, BSSN juga mencatatkan rekor sebagai kementerian/lembaga tercepat yang menyerahkan laporan keuangan kepada auditor negara. Menariknya, BSSN pun berhasil menuntaskan seluruh rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilayangkan oleh BPK tanpa tersisa.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan secara langsung oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, kepada Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi, di Markas BSSN, Depok, Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Nyoman memberikan apresiasi tinggi atas respons cepat dan sikap kooperatif BSSN. Menurutnya, keseriusan BSSN dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi audit menjadikan lembaga ini sebagai percontohan tata kelola keuangan yang responsif bagi instansi pemerintah lainnya.
"BSSN terbukti responsif dan bertanggung jawab. Langkah tuntas dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK ini layak menjadi contoh bagi kementerian maupun lembaga lain," ujar Nyoman.
Ia menambahkan bahwa kinerja keuangan yang transparan ini sejalan dengan kontribusi nyata BSSN dalam mendongkrak capaian Global Cybersecurity Index (GCI) Indonesia pada tahun 2025. Kendati demikian, Nyoman mengingatkan agar torehan positif ini dijadikan pijakan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik, bukan sekadar berpuas diri.
Catatan Evaluasi dan Pembenahan AsetMeski laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), BPK tetap memberikan beberapa catatan kritis sebagai bahan perbaikan.
Auditor menemukan sejumlah poin pembenahan, di antaranya optimalisasi pemanfaatan aset tetap, kerapian pengelolaan aset tidak berwujud, serta temuan selisih spesifikasi teknis dan volume pekerjaan pada paket belanja barang maupun modal.
Guna memulihkan potensi kerugian negara akibat kelebihan pembayaran tersebut, BPK menginstruksikan BSSN untuk segera melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh, mengoptimalkan lisensi perangkat lunak, serta menyetorkan kembali dana berlebih ke kas negara.
Lebih jauh, BPK mendorong BSSN untuk melangkah lebih maju dengan mengadopsi konsep Government 5.0 dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).
Integrasi teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), analisis big data, dan kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, presisi, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Nyoman menegaskan, predikat WTP sejatinya bukanlah garis akhir dari sebuah proses pengawasan keuangan.
"Audit berfungsi mengawal masa depan agar jauh lebih baik. Kami berharap seluruh rekomendasi terus dijalankan secara konsisten demi memperkuat sistem pengendalian internal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat luas," pungkasnya.
Komentar (0)