Ada Kabar Pratikno Mundur di Tengah Isu Reshuffle, Ini Kata Istana

Rumor soal Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mundur dari Kabinet Merah Putih kembali mencuat. Isu tersebut bahkan dikaitkan dengan alasan kesehatan hingga menambah panas spekulasi soal kemungkinan reshuffle kabinet.

Namun, Istana menepis kabar tersebut. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada informasi mengenai Pratikno mengundurkan diri, terlebih karena alasan kesehatan.

"Apa mengundurkan diri lagi? Sakit aja nggak, (apalagi) mengundurkan diri. Belum ada," kata Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Baca Juga: Demokrat Bicara soal Isu Reshuffle: Mengenai Siapa dan dari Mana Asal Menterinya...

Prasetyo bahkan mengaku baru mendengar kabar tersebut dan belum memperoleh informasi mengenai isu pengunduran diri Pratikno.

"Apa lagi itu? Kata siapa lagi itu? Saya belum dengar, saya belum dengar," ujar Prasetyo.

Ia juga memastikan kondisi Pratikno dalam keadaan sehat. Menurutnya, sejauh informasi yang diterima Istana, tidak ada kabar yang menyebut Pratikno sedang mengalami masalah kesehatan.

"Sehat, yang saya tahu sehat. Nggak ada kabar bahwa beliau sedang sakit," ungkap dia.

Baca Juga: PKB Soal Isu Prabowo Mau Rombak Kabinet: Sinyal dari Istana, Reshuffle Ini...

Di tengah rumor tersebut, isu reshuffle Kabinet Merah Putih memang sebelumnya sempat mencuat. Namun, Prasetyo juga telah memastikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto belum memiliki rencana melakukan perombakan kabinet.

"Sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," ujar Prasetyo, Jumat (7/8).

Prasetyo sebelumnya mencontohkan sejumlah posisi wakil menteri yang saat ini kosong. Di antaranya posisi Wakil Menteri Pertanian yang belum lama ini dilantik sebagai Kepala BGN dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menghadapi persoalan hukum.