PDIP Menolak Gagasan Pilkada Tanpa Pasangan Wakil Kepala Daerah

Jakarta, ERANASIONAL.COM – PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap usulan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tanpa mengikutsertakan posisi wakil kepala daerah.

Gagasan tersebut sebelumnya diwacanakan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, dalam rapat kerja bersama Mendagri pada akhir Juli lalu.

Khozin menilai peran wakil kepala daerah kerap kurang proporsional dan hanya dimanfaatkan sebagai pendulang suara (vote getter), sehingga ia mengusulkan agar posisi wakil cukup ditunjuk langsung oleh kepala daerah terpilih.

Merespons hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya menolak keras wacana tersebut saat ditemui di Surabaya pada Senin (10/8).

Menurut Hasto, keberadaan pasangan kepala dan wakil kepala daerah sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi tata pemerintahan Indonesia yang berakar dari semangat Reformasi—yakni mengembalikan kedaulatan sepenuhnya ke tangan rakyat.

Jabatan wakil kepala daerah dinilai sangat krusial untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan apabila kepala daerah berhalangan tetap atau menghadapi situasi darurat.

“Oleh karena itu, menghapus posisi ini dianggap bukan solusi yang tepat,”ujar Hasto.

PDIP menilai isu mendesak saat ini bukanlah meniadakan jabatan wakil, melainkan bagaimana parpol mampu menyiapkan dan membina calon-calon pemimpin secara sistematis agar setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama.

Hasto menekankan pentingnya menekan ongkos politik yang tinggi.

“PDIP sendiri menerapkan mekanisme sekolah partai serta sistem gotong royong guna mencegah praktik mahar politik atau jual-beli rekomendasi,”tegasnya.

Dalam kesempatannya, Hasto juga menyoroti kondisi keuangan negara.

Ia menilai anggaran pemerintah sebaiknya diprioritaskan untuk sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan vokasi, ketimbang terbeban oleh megaproyek infrastruktur.

Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya tata ruang dan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi industri.