Editorial MI: Kaji sebelum Menaikkan Gaji

SUDAH 26 tahun gaji kepala daerah tidak pernah naik. Dalam rentang lebih dari seperempat abad itu, Indonesia telah berubah. Inflasi bergerak, biaya hidup meningkat, kompleksitas pemerintahan daerah bertambah, dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik kian tinggi.

Dengan demikian, wacana menaikkan gaji kepala daerah bukan perkara tabu. Bahkan, sangat mungkin diperlukan. Kepala daerah memikul tanggung jawab besar, bekerja dengan beban politik dan administratif yang tidak ringan, serta dituntut mengambil keputusan hampir tanpa mengenal batas waktu.

Pemerintah dan DPR pun tampaknya sudah segendang sepenarian. Bola kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 yang menjadi dasar pengaturan gaji kepala daerah.

Dalih menaikkannya memang masuk akal. Dengan aturan yang sudah berusia seperempat abad itu, gaji pokok bupati dan wali kota bahkan disebut lebih rendah daripada upah minimum regional terendah di Tanah Air. Sulit menemukan rasionalitas jika beban tanggung jawab kepala daerah jauh lebih besar, tetapi penghargaan finansialnya tertinggal sedemikian jauh.

Namun, justru karena menyangkut uang negara dan pejabat publik, keputusan itu tidak boleh dibuat tergesa-gesa. Yang perlu diperbarui sesungguhnya bukan semata-mata angka gaji, melainkan formula remunerasi kepala daerah secara keseluruhan agar lebih adil, rasional, transparan, dan mampu mendorong perbaikan kinerja pemerintahan.

Kepala daerah bukan sekadar pekerja yang dibayar berdasarkan masa kerja. Mereka pemegang mandat publik yang mengelola anggaran, kekayaan daerah, pelayanan dasar, sekaligus menentukan arah pembangunan jutaan warga. Karena itu, kompensasi mereka semestinya berkaitan dengan kualitas mandat yang dijalankan.

Pemerintah perlu mengkaji secara mendalam konsekuensi penaikan gaji tersebut. Gaji pokok tidak berdiri sendiri. Ada tunjangan, fasilitas, dan berbagai komponen penghasilan lain yang berimplikasi pada APBN dan APBD. Pemerintah harus menghitung secara terbuka tambahan beban anggaran yang akan muncul.

Jangan sampai penaikan kompensasi pejabat mempersempit ruang fiskal daerah. Ketika pemerintah daerah masih harus membiayai pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dasar, dan pelayanan publik, setiap tambahan belanja untuk pejabat harus diuji secara ketat.

Keadilan antardaerah pun harus menjadi pertimbangan. Tidak masuk akal jika seluruh kepala daerah diperlakukan sama tanpa melihat kapasitas fiskal, karakteristik daerah, tingkat kesulitan geografis, serta capaian kinerja.

Kepala daerah yang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah, menekan pemborosan, memperbaiki pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pemerintahan bersih semestinya memiliki ruang penghargaan berbeda dengan mereka yang pemerintahannya stagnan, boros, dan buruk dalam memberikan pelayanan.

Presiden Prabowo Subianto melantik 961 kepala daerah di seluruh Indonesia. Foto: BPMI Setpres.

Dengan begitu, remunerasi berbasis kinerja perlu dikedepankan. Sistem penghasilan kepala daerah jangan hanya memberi insentif lantaran jabatan, tetapi juga karena prestasi. Ukuran kinerja harus objektif, terukur, dan transparan, bukan sekadar berdasarkan laporan administratif yang mudah direkayasa.

Ukuran terpenting ialah hasil yang dirasakan masyarakat: kemiskinan turun, pendidikan dan kesehatan membaik, investasi serta lapangan kerja tumbuh, anggaran semakin efisien, korupsi ditekan, dan pelayanan publik semakin cepat serta mudah.

Konteks keadilan sosial juga tidak boleh diabaikan. Publik wajar bertanya ketika penaikan gaji kepala daerah dapat dibahas relatif mulus, sementara banyak pekerja sektor publik masih menghadapi ketidakpastian kesejahteraan dan status pekerjaan.

Itu bukan berarti kepala daerah tidak layak memperoleh penghasilan yang pantas. Negara memang harus memberikan kompensasi yang wajar. Namun, seluruh kebijakan remunerasi publik harus dibangun di atas prinsip keadilan yang konsisten. Jangan sampai muncul kesan kesejahteraan pejabat lebih mudah diperjuangkan daripada kesejahteraan mereka yang dilayani.

Penaikan gaji juga tidak otomatis memperkuat integritas. Integritas tidak dibeli dengan gaji. Karena itu, remunerasi yang layak harus berjalan bersama pengawasan yang kuat, penegakan hukum yang tegas, transparansi anggaran, serta penghargaan dan sanksi berbasis kinerja. Momentum perubahan Keppres Nomor 68 Tahun 2001 sebaiknya tidak hanya digunakan untuk mengganti angka yang sudah usang. Pemerintah perlu membangun arsitektur baru remunerasi kepala daerah dengan memperhitungkan kemampuan fiskal, tingkat kesulitan daerah, dan capaian kinerja.

Penaikan gaji kepala daerah memang layak dipertimbangkan. Namun, layak dipertimbangkan bukan berarti harus segera diputuskan.

Pemerintah dan DPR perlu melakukan kajian komprehensif sebelum keputusan final diambil. Jangan sampai negara menaikkan gaji pejabat, tetapi pada saat yang sama mengurangi kemampuan daerah memenuhi hak rakyat.