Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan penguatan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Jawa Timur 2026.
Prioritas tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin, 10 Agustus 2026.
"Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memperkuat program prioritas yang berdampak langsung terhadap masyarakat, mulai dari pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkap Khofifah.
Total belanja daerah Jawa Timur dalam APBD-P 2026 meningkat menjadi Rp29,86 triliun atau bertambah Rp2,64 triliun dibandingkan APBD murni 2026.
Peningkatan belanja tersebut antara lain didukung pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3,38 triliun yang telah melalui proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan DiperkuatUntuk sektor infrastruktur melalui urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemprov Jawa Timur mengalokasikan anggaran Rp2,10 triliun.
Anggaran tersebut difokuskan untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi, memperbaiki berbagai fasilitas publik, serta melaksanakan normalisasi sungai.
Jika dihitung secara keseluruhan berdasarkan fungsi, belanja infrastruktur Jawa Timur mencapai Rp8,27 triliun atau setara 32,90 persen dari total belanja APBD di luar belanja transfer.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan Rp9,53 triliun atau mencapai 31,93 persen dari total belanja daerah.
Tambahan anggaran pendidikan salah satunya digunakan untuk menambah beasiswa bagi 50 ribu siswa dari keluarga kurang mampu.
Anggaran pendidikan juga digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di Jawa Timur.
Sementara itu, anggaran sektor kesehatan dialokasikan sebesar Rp6,18 triliun atau setara 24,29 persen dari total belanja.
Dana tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk melalui penambahan pelayanan kesehatan bergerak dan peningkatan fasilitas kesehatan di Jawa Timur.
Pendapatan Ditargetkan Rp26,49 Triliun, Defisit Ditutup SiLPADari sisi penerimaan, Pemprov Jawa Timur menargetkan pendapatan daerah dalam APBD-P 2026 meningkat menjadi Rp26,49 triliun.
Target tersebut bertambah Rp183,77 miliar dengan peningkatan pendapatan ditopang melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu sumber penerimaan yang dioptimalkan adalah retribusi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Pendapatan daerah juga ditunjang insentif dari pemerintah pusat yang diperoleh atas keberhasilan Jawa Timur menurunkan tingkat pengangguran terbuka.
APBD-P Jawa Timur 2026 mencatat defisit sebesar Rp3,37 triliun.
Khofifah memastikan kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit Rp3,37 triliun tersebut akan dipenuhi melalui pemanfaatan SiLPA 2025.
Selain pembiayaan defisit, Pemprov Jawa Timur mengalokasikan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,17 miliar.
Pengeluaran pembiayaan tersebut diperuntukkan bagi pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI.
Komentar (0)