Pimpinan Komisi XIII Duga Ada Dalang di Balik Konten Hoaks Demonstrasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira membaca ada sebuah gerakan ketika marak penyebaran video demonstrasi mahasiswa yang dinarasikan kejadian baru tetapi peristiwa lama.

Hal demikian dikatakan Andreas menyikapi analisis peneliti Monash University Indonesia yang bilang ada dugaan pola tertentu menaikkan video lama demonstrasi mahasiswa sebagai aksi baru.

BACA JUGA: Dirgakkum Korlantas: Informasi Viral Belum Tentu Fakta, Jangan Mudah Percaya Hoaks

"Seperti analisis Monash University Indonesia, fenomena konten video demo lama yang diviralkan kembali seolah-olah kejadian baru ini merupakan sebuah pola yang sengaja dilakukan untuk menggiring opini publik,” kata dia kepada awak media, Senin (10/8).

Belakangan, beredar di media sosial konten-konten video demonstrasi mahasiswa dengan narasi yang menyebutkan adanya pembungkaman informasi karena tidak ada peliputan di media nasional. 

BACA JUGA: Kecam Penyebar Hoaks Rusuh Jakarta, JMP: Jangan Pertaruhkan Keamanan Warga

Setelah ditelusuri, video yang beredar itu sebenarnya rekaman dari kejadian demonstrasi lama.

Monash University Indonesia menemukan ada pola tertentu untuk membuat video-video itu viral. Sebagian besar konten tersebut ternyata hasil retweet yang dinilai mustahil dilakukan secara manual.

BACA JUGA: Irjen Wibowo Sebut Kenaikan Denda & Pemberlakuan Tilang Manual Menyeluruh Hoaks

Terlebih lagi, Monash University Indonesia juga menemukan fakta jeda waktu retweet dilakukan kurang dari satu detik.

Mereka juga melihat ada sejumlah pola lain yang dilakukan untuk memviralkan konten-konten hoaks tersebut, termasuk dengan menggunakan akun-akun tertentu.

Dalam analisis yang sama, ditemukan narasi yang menggambarkan terjadinya demonstrasi ‘besar’, ‘di mana-mana’, ‘serentak di seluruh Indonesia’, hingga berpotensi ‘mengulang peristiwa 1998’.

Andreas dengan mengacu analisis Monash University Indonesia menganggap ada dalang di balik konten yang disebut demonstrasi besar tetapi tak diliput media.

"Kalau ada indikasi kesengajaan seperti ini, biasanya memang ada dalang di belakang ramainya isu tersebut," ujarnya. 

Namun, kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu, penegekan hukum biasanya hanya ke pihak kecil tanpa menyentuh dalang.

"Tidak pernah terungkap dengan jelas dalangnya, maka publik tidak pernah tahu persis latar belakang peristiwa tersebut, yang muncul malah justru menciptakan kambing hitam,” lanjut Andreas.

Hanya saja, dia mengatakan pola penggiringan opini di media sosial saat ini sama persis sebelum terjadinya demonstrasi pada Agustus 2025.

“Ini persis seperti kejadian pada Agustus tahun lalu yang berujung adanya aksi besar-besaran akibat isu yang dilempar ke publik," katanya.

Andreas mengajak masyarakat untuk menjaga demokrasi dan mengimbau semua pihak tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Mari kita menjaga demokrasi secara sehat demi menghindari perpecahan. Menyampaikan aspirasi baik secara langsung maupun di media sosial tentunya itu hak setiap warga negara,” kata Andreas. (ast/jpnn)