SEJAK akhir Juli 2026, linimasa media sosial dipenuhi foto dan video demonstrasi yang disajikan seolah-olah baru terjadi.
Ada rekaman aksi di depan Polda Metro Jaya pada Agustus 2025, yang diberi keterangan sebagai demonstrasi 30 Juli 2026.
Ada pula video aksi mahasiswa di sekitar Bundaran Hotel Indonesia dan Gedung DPR pada 12 Juni 2026, yang diunggah kembali dengan narasi bahwa demonstrasi sedang berlangsung.
Pola narasinya hampir sama: demonstrasi terjadi di banyak kota, jumlah massa sangat besar, media dibungkam, jaringan internet diganggu, lalu warganet diminta membantu menyebarkan agar video tidak “dikalahkan algoritma”.
Bagi orang yang menjumpainya berulang-ulang di beranda atau For You Page (FYP), tanggal pengunggahan mudah disangka sebagai tanggal kejadian.
Kecurigaan publik semakin mudah tumbuh karena sebelumnya sejumlah mal dan gedung di Jakarta dan Surabaya memasang pagar besi tinggi.
Pemagaran mal tentu tidak otomatis membuktikan adanya rencana demonstrasi besar, apalagi operasi politik.
Namun, waktunya yang berdekatan dengan peredaran video lama membentuk rangkaian simbol yang mudah dibaca publik: gedung-gedung bersiap, demonstrasi telah dimulai, sedangkan media menyembunyikannya.
Dalam situasi kepercayaan publik yang melemah, narasi semacam itu tidak memerlukan banyak bukti agar dipercaya.
Baca juga: Ironi Satu Juta Sarjana Menganggur
Agustus 2026 juga bukan bulan tanpa konteks politik. Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang lahir setelah demonstrasi Agustus 2025 memberi tenggat hingga 31 Agustus 2026 untuk delapan agenda reformasi jangka panjang.
Dengan demikian, ingatan atas demonstrasi tahun lalu, tenggat tuntutan yang mendekat, dan kekecewaan publik bertemu dalam momentum yang sama.
Rumput yang Sedang KeringSurvei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada 5–19 Juli 2026 memperlihatkan mengapa kabar mengenai demonstrasi besar terasa masuk akal bagi sebagian masyarakat.
Tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Dalam periode yang sama, ketidakpuasan meningkat dari 16 persen menjadi 46,9 persen.
Sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk. Kondisi politik dinilai buruk atau sangat buruk oleh 42,8 persen responden, sedangkan 37,6 persen memberikan penilaian serupa terhadap penegakan hukum.
Angka-angka itu tidak membuktikan bahwa masyarakat akan turun ke jalan. Namun, angka tersebut menunjukkan tersedianya bahan bakar sosial berupa kekecewaan, ketidakpastian, dan rasa tidak percaya.
Komentar (0)