Belanja pemerintah tidak dapat terus diandalkan sebagai mesin utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
IDXChannel - Ekonom Senior INDEF Didik J Rachbini menilai belanja pemerintah tidak dapat terus diandalkan sebagai mesin utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Menurut Didik, belanja pemerintah selama ini lebih berperan sebagai penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak turun di bawah kisaran 5 persen. Namun, kemampuan tersebut dinilai terbatas dan tidak cukup untuk membawa pertumbuhan ekonomi ke level yang lebih tinggi.
"Selama ini belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen. Apalagi fiskal juga punya masalah dari sisi penerimaan maupun pengeluaran," ujar Didik dalam pernyataannya, Minggu (9/8/2026).
Pada kuartal II-2026, Pemerintah merilis pertumbuhan ekonomi berada di level 5,29 persen secara tahunan (yoy). Jika melihat komposisi pertumbuhan tersebut, belanja pemerintah tumbuh paling tinggi mencapai 15,97 persen. Satu satunya pos pertumbuhan yang mencatatkan kenaikan dua digit di kuartal II-2026.
Kemudian sektor investasi tercatat tumbuh 6,87 persen, disusul konsumsi rumah tanggal tumbuh 5,06 persen, dan ekspor masih terhitung tumbuh paling lambat yakni 4,13 persen.
Didik mengatakan, jika melihat komposisi tersebut belanja pemerintah tidak akan menjadi penopang yang langgeng karena kapasitas fiskal pemerintah juga menghadapi persoalan, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran.
Belanja pemerintah dinilai hanya mampu memberikan dorongan dalam jangka pendek untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Pemerintah membutuhkan sumber pertumbuhan lain yang lebih berkelanjutan untuk mendorong ekspansi ekonomi.
Didik menilai persoalan tersebut semakin penting karena konsumsi masyarakat juga tidak lagi dapat sepenuhnya menjadi tumpuan pertumbuhan. Dia menyoroti kelas menengah yang telah tergerus dan mengalami penurunan jumlah.
Kondisi itu, menurutnya, turut menghambat pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat. Karena itu, mengandalkan belanja pemerintah dan konsumsi domestik secara bersamaan dinilai tidak cukup untuk membawa pertumbuhan ekonomi ke tingkat 7-8 persen.
"Selama ini belanja pemerintah tidak akan langgeng karena hanya menjadi penyangga agar pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 5 persen," ujarnya.
Menurut Didik, pemerintah perlu mencari sumber pertumbuhan yang lebih kuat melalui perubahan orientasi kebijakan ekonomi. Salah satu yang perlu diperkuat adalah sektor luar negeri, terutama dengan menjadikan ekspor sebagai mesin pertumbuhan dan transformasi industri.
Dia menilai kebijakan ekonomi Indonesia selama ini masih terlalu berorientasi ke dalam negeri atau inward looking. Padahal, untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi, Indonesia perlu mengubah orientasi tersebut menjadi outward looking.
Dengan kebijakan yang berorientasi ekspor, Indonesia dinilai dapat mendorong investasi, memperkuat industri, serta memanfaatkan peluang dari rantai pasok global.
Didik juga menilai pasar domestik yang besar tidak cukup untuk menghasilkan industrialisasi berkelas dunia. Dunia usaha Indonesia perlu naik kelas dengan diberi kesempatan sekaligus didorong untuk bersaing di pasar global.
"Masalahnya bukan hanya mengandalkan konsumsi domestik yang besar, tetapi dunia usaha Indonesia mampu naik kelas karena dipaksa dan diberi kesempatan untuk bersaing di pasar global," kata dia. (Febrina Ratna Iskana)
Komentar (0)