Layanan Pajak Tetap Normal Usai Kebakaran Gedung Bapenda DKI

Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pelayanan perpajakan di Jakarta tetap normal. Pelayanan tersebut tidak terganggu pascaperistiwa kebakaran yang melanda gedung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

"Hal yang berkaitan dengan data perpajakan, sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah didigitalisasi," kata Pramono di kawasan Jakarta Selatan, dilansir dari Antara, Minggu, 9 Agustus 2026.

Menurut dia, data perpajakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah didigitalisasi. Sehingga, tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi fisik gedung maupun dokumen yang berada di dalamnya.

Dengan begitu, dia memastikan kepentingan penarikan pajak dan pelayanan yang berkaitan dengan Bapenda tetap dapat dilakukan.

"Dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu," ujar Pramono.

Kebakaran terjadi di sejumlah lantai gedung Bapenda DKI mulai lantai 11 hingga 16. Api muncul mulai sekitar pukul 21.30 WIB, Jumat, 7 Agustus 2026, kemudian dapat dipadamkan.

Kebakaran melanda sebuah gedung di kawasan Gambir, Jakpus. Foto- Medcom/Yatin Suleha

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Pusat (Jakpus) menyebutkan kebakaran gedung Bapenda DKI berasal dari lantai 11. Sudin Gulkarmat Jakarta Pusat mengerahkan 40 unit dan 200 personel untuk memadamkan api di area seluas 30,417 meter itu.

Polda Metro Jaya juga menyiagakan 125 personel untuk mengamankan lingkungan di sekitar lokasi kebakaran Gedung Bapenda DKI. Selain itu, Kodim 0501/Jakarta Pusat menyiagakan sebanyak 50 personel untuk mengamankan lokasi di sekitar tempat kejadian.

Gedung tersebut tidak hanya digunakan Bapenda, tetapi juga sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, termasuk Dinas Perhubungan dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM). 

Pramono menyebutkan sekitar 1.000 aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di gedung tersebut. Untuk sementara, aktivitas mereka akan dialihkan agar pelayanan pemerintahan tetap berjalan.