Jakarta, tvOnenews.com - Partai Gerindra, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kinerja dua tahun pemerintahannya bernilai "oke".
Juru Bicara Partai Gerindra,Sugiat Santoso mengatakan pernyataan Prabowo tersebut bukan merupakan klaim sepihak. Menurutnya, penilaian tersebut merupakan refleksi atas kerja keras seluruh jajaran pemerintahan.
Merujuk pada hasil Survei IPO terbaru per 8 Agustus 2026 yang mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo mencapai 63 persen.
"Ini bukti nyata bahwa arah kebijakan pemerintah berada di jalur yang benar (on the right track)," kata Sugiat, di Jakarta, pada Minggu (9/8/2026).
- Antara
Sugiat mengatakan, salah satu indikator yang menunjukkan kinerja pemerintah adalah kemampuan menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah gejolak perekonomian global.
Menurutnya, ketika sejumlah negara menghadapi tekanan ekonomi dan menaikkan harga energi, pemerintah Indonesia memilih mempertahankan harga BBM bersubsidi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi.
"Pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi domestik. BBM bersubsidi tidak dinaikkan demi menjaga daya beli rakyat dan mencegah inflasi," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini.
"Kebijakan ini adalah bentuk keberpihakan nyata kepada rakyat kecil dan dunia usaha," tambahnya.
Ia juga menyoroti keberadaan Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir. Sugiat menyebut lembaga tersebut menunjukkan peningkatan kinerja finansial yang signifikan.
"Kehadiran Badan Pengelola Investasi Danantara dalam satu tahun terakhir menunjukkan lompatan kinerja finansial yang sangat signifikan yaitu meningkat hingga 300–400 persen," katanya.
Menurut Sugiat, capaian tersebut menunjukkan komitmen Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola dan menutup potensi kebocoran anggaran.
Selain sektor ekonomi dan pengelolaan BUMN, Sugiat menilai pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan hampir 2.500 jembatan desa di berbagai daerah di Indonesia. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk membuka konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, sekaligus menunjang mobilitas masyarakat, termasuk anak-anak sekolah di daerah pelosok.
"Pemerintah tidak hanya fokus pada proyek megastruktur, tetapi juga pada infrastruktur mikro yang berdampak langsung pada kehidupan harian warga. Pembangunan mendekati 2.500 jembatan desa di seluruh Indonesia adalah respons cepat pemerintah terhadap konektivitas wilayah, distribusi hasil tani, dan mobilitas anak-anak sekolah di daerah pelosok," tutur Sugiat.
Komentar (0)