Pemerintah berencana melanjutkan pemberian insentif bagi pembeli mobil listrik unit baru. Skema insentif yang diberikan berbeda dengan yang sudah diberlakukan sejak April 2023 hingga Desember 2025.
Sebelumnya, pemerintah menggelontorkan insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Rencana terkini, pemerintah menyiapkan stimulus berupa potongan harga mobil listrik hingga 40 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan tersebut akan diumumkan Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat. Tujuan dari kebijakan ini untuk mendongkrak industri otomotif nasional khususnya kendaraan listrik, memangkas konsumsi BBM serta menurunkan emisi karbon.
Purbaya pada acara GAIKINDO International Automotive Conference, Selasa (4/8/2026) menyampaikan "saya kira dalam dua atau tiga minggu ke depan, Presiden akan meluncurkan stimulus baru untuk kendaraan listrik."
Pada kesempatan sebelumnya, menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, insentif kendaraan listrik jenis mobil dan motor akan dilanjutkan. Namun dengan penyesuaian peruntukan insentif bagi produk yang disebut sebagai mobil listrik nasional dan motor listrik nasional.
Sasaran dari insentif tersebut untuk memperkuat ekosistem produksi kendaraan listrik dalam negeri. “Itu nanti kita lihat dikaitkan dengan mobil nasional atau motor nasional” ungkap Airlangga pada Selasa (28/7/2026).
Melalui skema insentif, pemerintah berniat meningkatkan produksi dan penjualan mobil completely knocked down (CKD), yaitu mobil yang sepenuhnya dirakit di dalam negeri. Kebijakan kali ini khusus diperuntukkan bagi yang disebut sebagai kendaraan listrik nasional. Masih belum diungkapkan berkenaan dengan merek kendaraan yang merupakan kendaraan listrik nasional.
Melihat ke belakang, tren penjualan mobil listrik di Indonesia terbilang positif. Data penjualan mobil listrik yang dirilis oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan adanya pertumbuhan tiap tahun.
Pada tahun pertama pemberlakuan insentif, yakni pada 2022, terjual 10.327 unit mobil listrik. Kemudian tumbuh 65 persen pada tahun berikutnya dengan catatan penjualan 14.255 unit. Hingga puncak tertinggi dibukukan pada tahun 2025 yang menembus angka seratus ribu unit kendaraan terjual.
Dari data tersebut, terbukti bahwa pasar produk otomotif bertenaga baterai di Indonesia sangat bergairah. Bukti lain bertumbuhnya pasar mobil listrik dapat dilihat dari keragaman jenama atau brand yang masuk ke Indonesia. Terhitung pada 2022 terdapat 7 jenama yang didominasi oleh Wuling dan Hyundai. Semakin banyak pabrikan yang melirik pasar Indonesia, hingga saat ini sedikitnya tersedia 29 jenama yang menghadirkan sekitar 155 variasi produk yang dapat dibeli oleh masyarakat.
Lantas muncul pertanyaan, tanpa adanya insentif dari pemerintah, bagaimana penjualan mobil listrik pada semester pertama 2026?
Data penjualan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa jumlah mobil listrik yang terjual pada semester pertama 2026, periode Januari-Juni, tumbuh sekitar 82 persen dibanding periode yang sama di tahun 2025.
Seperti tampak pada infografik, penjualan di semester pertama 2026 mencapai 70.093 unit mobil listrik. Sedangkan di periode yang sama pada 2025 tercatat 38.576 unit yang terjual.
Ketika insentif dari pemerintah absen, perbandingan penjualan antara kedua periode periode tersebut tetap mengalami pertumbuhan. Meskipun angka pertumbuhannya tidak setinggi semester I 2025 dibanding 2024 yang mencapai angka 186 persen.
Apabila dicermati lebih mendalam, data penjualan mobil listrik mengungkap fakta di lapangan bahwa sejak semester I 2023 hingga 2025, penjualan didominasi oleh mobil completely build up (CBU) yang diimpor dalam kondisi siap pakai. Penjualan mobil CBU pada 2025 mencakup 67 persen dari total penjualan. Sementara angka penjualan mobil rakitan dalam negeri atau completely knocked down (CKD) kalah saing, hanya memperoleh porsi 33 persen.
Dominasi penjualan mobil CBU ditandai dengan mobil listrik terlaris yang terjual di semester I 2025 adalah Denza D9 yang diimpor dalam kondisi sudah dirakit dari China. Sebanyak 5.733 unit Denza D9 terjual dengan harga on the road (OTR) sekitar Rp 950 juta. Di peringkat kedua ada unit BYD Sealion 7 Premium seharga Rp 600 jutaan yang juga merupakan mobil CBU.
Paparan data tersebut memberi gambaran bahwa insentif yang disalurkan oleh pemerintah mayoritas justru dibelanjakan untuk membeli mobil CBU yang minim kontribusinya terhadap industri otomotif dalam negeri.
Selain itu, data juga menunjukkan bahwa ada kecenderungan pembeli mobil listrik didominasi oleh kalangan masyarakat yang tidak sensitif dengan harga serta insentif. Hal ini tercermin dari harga mobil terlaris pada semester pertama 2025.
Paradoksnya, justru ketika insentif tidak diberikan pada paruh pertama 2026, penjualan mobil listrik CKD mendominasi. Mobil rakitan dalam negeri memperoleh pangsa pasar hingga 62 persen, untuk kali pertamanya mengungguli mobil CBU yang berada di angka 38 persen.
Unit mobil terlaris sepanjang semester pertama 2026 adalah Jaecoo J5 Premium seharga sekitar Rp 320 juta. Mobil yang merupakan rakitan dalam negeri tersebut terjual 16.934 unit. Sementara itu, BYD Atto 1 Dynamic Standard Range yang adalah mobil CBU dijual di kisaran harga Rp 200 jutaan berada di urutan kedua terbanyak yang mencatatkan angka penjualan.
Berkaca dari data penjualan tersebut, arah kebijakan pemerintah yang hendak memprioritaskan pemberian insentif bagi produk mobil tertentu atau yang disebut mobil nasional adalah hal yang tepat.
Namun perlu mempertimbangkan juga perihal calon pembeli yang patut diberi insentif. Sebab ada kecenderungan bahwa penerima insentif pada periode sebelumnya didominasi oleh kalangan masyarakat yang tidak begitu sensitif dengan harga.
Merujuk pada artikel berjudul 3 Opsi Sumber Pendapatan Daerah Potensial Selain Pajak Kendaraan Listrik yang dibuat oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), pemerintah perlu mendorong masyarakat untuk menempatkan mobil listrik sebagai mobil utama. Persoalan yang terjadi adalah sebanyak 66,2% keluarga yang memiliki mobil listrik adalah mobil kedua dalam rumah tangga.
Dengan kata lain, temuan INDEF dapat dimaknai bahwa mayoritas pemilik mobil listrik memiliki lebih dari satu unit mobil dan menjadikan mobil listrik sebagai mobil kedua. Artinya, dapat diindikasikan bahwa saat ini pemilik mobil listrik didominasi oleh kalangan keluarga berada.
Selain kepemilikan yang didominasi oleh kalangan keluarga kelas atas, sebaran keberadaan dan lalu-lalang kendaraan listrik masih didominasi di perkotaan dan khususnya di wilayah Jabodetabek.
Fenomena ini dapat terindikasi dari data sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Indonesia yang diperoleh dari laman Peta SPKLU PLN.
Peta menunjukkan bahwa empat dari enam titik SPKLU berada di wilayah Jabodetabek yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kota Bogor, serta Kota Depok. Saat ini, SPKLU terpusat di sepuluh kota dan tiga kabupaten di area Jakarta Raya.
Keberadaan SPKLU dilihat secara nasional membandingkan titik letak antara kabupaten dan perkotaan, mayoritas berada di perkotaan. Data ini mengindikasikan bahwa keberadaan dan wilayah beroperasinya mobil listrik masih didominasi di area Jabodetabek secara khusus, dan di wilayah perkotaan secara umum.
Pemerintah perlu mengarahkan kebijakan insentif tidak hanya berdasar jenis produk mobil nasional saja, namun juga mempertimbangkan variabel kemampuan ekonomi keluarga. Misi lanjutannya adalah mendorong supaya mobil listrik sebagai mobil pertama dan utama dalam keluarga, serta membuka akses bagi masyarakat di luar perkotaan untuk bisa membeli dan menggunakan mobil listrik. (LITBANG KOMPAS)
Komentar (0)