Pangkalpinang (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung siap mendampingi warga miskin yang belum memperoleh kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
"Kita sudah mendatangi BPJS Kesehatan agar warga miskin ini mendapatkan akses kesehatan yang sama dengan masyarakat lainnya," kata Kepala Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung Suherman di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dilakukan menyusul adanya ribuan warga miskin yang disebut tidak lagi memperoleh bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Pangkalpinang, pada Juli 2026 sebanyak 1.562.951 penduduk Kepulauan Bangka Belitung terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 83,77 persen atau sekitar 1,3 juta jiwa.
Suherman mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Kesehatan ditemukan persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran sehingga diperlukan perbaikan data agar masyarakat miskin dan tidak mampu tetap memperoleh jaminan kesehatan.
Menurut dia, masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh jaminan kesehatan melalui mekanisme PBI dengan iuran kepesertaan dibayarkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan pemenuhan akses pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dijamin, khususnya bagi kelompok miskin dan tidak mampu.
Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung membuka pendampingan bagi masyarakat tidak mampu yang mengalami kendala dalam memperoleh kepesertaan JKN agar persoalannya dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.
"Kami siap membantu karena kesehatan merupakan hak setiap orang dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau," kata Suherman.
Baca juga: KemenHAM kawal MPLS 2026 untuk cegah perundungan di sekolah
Baca juga: KemenHAM targetkan Perpres Bisnis dan HAM rampung pada 2026
Baca juga: KemenHAM Babel tingkatkan kapasitas HAM Nakes se-Bangka
"Kita sudah mendatangi BPJS Kesehatan agar warga miskin ini mendapatkan akses kesehatan yang sama dengan masyarakat lainnya," kata Kepala Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung Suherman di Pangkalpinang, Sabtu.
Ia mengatakan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dilakukan menyusul adanya ribuan warga miskin yang disebut tidak lagi memperoleh bantuan iuran jaminan kesehatan dari pemerintah daerah.
Berdasarkan data BPJS Kesehatan Pangkalpinang, pada Juli 2026 sebanyak 1.562.951 penduduk Kepulauan Bangka Belitung terdaftar sebagai peserta JKN, dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 83,77 persen atau sekitar 1,3 juta jiwa.
Suherman mengatakan berdasarkan hasil koordinasi dengan BPJS Kesehatan ditemukan persoalan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran sehingga diperlukan perbaikan data agar masyarakat miskin dan tidak mampu tetap memperoleh jaminan kesehatan.
Menurut dia, masyarakat miskin yang memenuhi persyaratan berhak memperoleh jaminan kesehatan melalui mekanisme PBI dengan iuran kepesertaan dibayarkan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan pemenuhan akses pelayanan kesehatan merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dijamin, khususnya bagi kelompok miskin dan tidak mampu.
Kanwil KemenHAM Kepulauan Bangka Belitung membuka pendampingan bagi masyarakat tidak mampu yang mengalami kendala dalam memperoleh kepesertaan JKN agar persoalannya dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.
"Kami siap membantu karena kesehatan merupakan hak setiap orang dan memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses dan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau," kata Suherman.
Baca juga: KemenHAM kawal MPLS 2026 untuk cegah perundungan di sekolah
Baca juga: KemenHAM targetkan Perpres Bisnis dan HAM rampung pada 2026
Baca juga: KemenHAM Babel tingkatkan kapasitas HAM Nakes se-Bangka
Komentar (0)