Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penataan ulang sasaran penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam proses tersebut, sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret dari daftar setelah pemerintah mengevaluasi kelompok yang dinilai tidak lagi menjadi prioritas.
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari sebelumnya mengungkapkan potensi pengurangan tersebut sebagai bagian dari refocusing program. Penataan dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih diarahkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan proses refocusing masih berlangsung sehingga jumlah penerima manfaat setelah penataan belum dapat dipastikan. Menurutnya, data yang dimiliki pemerintah masih bersifat dinamis dan terus diperbarui.
"Sedang kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya," kata Sudaryono dalam konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).
Salah satu kelompok yang kini menjadi perhatian BGN adalah siswa di sekolah swasta dengan kondisi ekonomi keluarga yang relatif mampu. Bahkan, terdapat ratusan sekolah swasta yang telah menyatakan tidak membutuhkan program MBG.
Sudaryono menjelaskan, BGN telah berkomunikasi dengan pihak sekolah, komite sekolah, hingga orang tua murid sebelum melakukan penataan sasaran. Dari komunikasi tersebut, terdapat sejumlah sekolah yang menyatakan tidak memerlukan bantuan makanan bergizi gratis dari pemerintah.
"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu," ujar Sudaryono.
Menurut Sudaryono, sekolah-sekolah tersebut mayoritas merupakan sekolah swasta dengan biaya pendidikan relatif tinggi. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan kembali kelompok yang menjadi sasaran utama MBG.
"Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya," katanya.
BGN memastikan program tersebut tidak akan dipaksakan kepada sekolah yang telah menyatakan tidak membutuhkan MBG. Pemerintah ingin bantuan pangan dan intervensi gizi diberikan kepada kelompok yang memang berhak memperoleh manfaat.
"Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," tegas Sudaryono.
Penataan sasaran tersebut bukan berarti BGN telah menetapkan secara final siapa saja yang akan dikeluarkan dari daftar penerima MBG. Sudaryono mengatakan proses pendataan masih berjalan dan jumlah penerima dapat berubah seiring pemutakhiran data.
"Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujarnya.
Baca Juga: BGN Pangkas Anggaran MBG, Guru Besar IPB Ungkap Menu Bergizi Rp7.000
Sebelumnya, BGN juga menyebut salah satu kelompok yang sedang dievaluasi adalah siswa sekolah menengah atas, terutama mereka yang bersekolah di institusi dengan mayoritas siswa berasal dari keluarga mampu. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan anggaran MBG tidak terserap oleh kelompok yang secara ekonomi dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri.
Pemerintah menegaskan refocusing dilakukan untuk meningkatkan ketepatan sasaran program. Dengan demikian, pengurangan penerima yang terjadi nantinya diharapkan dapat mengalihkan sumber daya MBG kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan dukungan gizi.
Sudaryono belum mengungkapkan angka final penerima manfaat setelah proses refocusing selesai. BGN menyatakan hasil penataan akan disampaikan setelah proses pendataan dan validasi seluruh sasaran rampung.
Komentar (0)