Menhut Raja Juli Paparkan Strategi Pembiayaan Taman Nasional kepada Pemimpin Redaksi

JAKARTA, DISWAY.ID - Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik menggelar dialog bersama para pemimpin redaksi media nasional di Kantor Kementerian Kehutanan, Jakarta, Rabu (5/8).

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi publik mengenai inovasi pembiayaan konservasi dan pengelolaan Taman Nasional di Indonesia.

Dialog tersebut dihadiri Ketua Satgas Hashim Djojohadikusumo, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai Wakil Ketua Bidang Regulasi, serta Mari Elka Pangestu selaku Wakil Ketua Bidang Investasi.

BACA JUGA:Prabowo Kenang Pesan BJ Habibie: 1 Persen Orang Pintar Indonesia Hampir 3 Juta Orang

Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pendanaan konservasi, perdagangan karbon, Badan Layanan Umum (BLU), hingga berbagai skema pembiayaan berkelanjutan yang dapat mendukung perlindungan kawasan konservasi.

Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa konservasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk menjaga masa depan Indonesia.

Menurutnya, inovasi pembiayaan dibutuhkan agar perlindungan hutan dan keanekaragaman hayati dapat berlangsung secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan.

“Melindungi alam, menyejahterakan masyarakat, dan membangun masa depan Indonesia adalah satu kesatuan. Karena itu, pembiayaan konservasi harus mampu mendukung keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Hashim.

BACA JUGA:Bandingkan Data PISA Tiap Negara, Prabowo: Kemampuan Baca Indonesia Masih di Bawah Singapura

Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia memiliki 57 Taman Nasional dengan luas sekitar 27 juta hektare yang menjadi aset penting bangsa.

Menurutnya, pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan terobosan melalui tata kelola yang lebih baik, kolaborasi multipihak, dan sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Raja Juli menjelaskan, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 telah membentuk Satgas yang bertugas merevitalisasi 13 Taman Nasional serta dua lanskap konservasi spesies ikonik dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan berbagai organisasi konservasi.

Di sisi lain, Mari Elka Pangestu mengungkapkan kebutuhan pendanaan pengelolaan Taman Nasional saat ini baru terpenuhi sekitar 26 persen.

BACA JUGA:Tak Lagi Tunggu Sebulan, SPPG MBG di Daerah 3T Kini Dikebut 1 Minggu

Karena itu, diperlukan berbagai sumber pembiayaan, mulai dari pendanaan pemerintah, sektor swasta, filantropi, pembayaran berbasis hasil, kredit karbon, payment for ecosystem services, hingga instrumen baru seperti species bond.