Jakarta: Pemerintah mempercepat penataan ulang penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan proses penataan di Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku ditargetkan selesai dalam pekan ini.
"SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini," kata Zulkifli dalam konferensi pers terkait penataan ulang penerima MBG dan harga beras di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2026.
Menurut dia, percepatan tersebut lebih cepat dari target yang sebelumnya diperkirakan membutuhkan waktu satu bulan. Hasil evaluasi dalam sepekan terakhir menunjukkan penyelesaian penataan di wilayah prioritas dapat dipercepat.
Meski demikian, pemerintah masih memerlukan waktu lebih panjang untuk penambahan titik SPPG di luar wilayah 3T, seperti Pulau Jawa, Sumatra, dan daerah lainnya.
Menurut Zulkifli, penambahan sekitar 10 ribu titik SPPG diperkirakan membutuhkan waktu satu hingga satu setengah bulan lagi. Dengan demikian, keseluruhan proses penataan dan perluasan layanan diproyeksikan selesai dalam waktu sekitar dua bulan.
Baca Juga :
BGN Beri Tenggat Dapur MBG Urus Sertifikat Sanitasi hingga 10 Agustus(Ilustrasi program makan bergizi gratis. Foto: MGN/Husni Nursyaf)
Pendataan penerima MBG kelar sebelum 10 Agustus
Selain penataan wilayah 3T, pemerintah juga mempercepat integrasi data penerima MBG. Zulkifli menyebut pendataan ditargetkan selesai sebelum 10 Agustus 2026.
Ia menjelaskan, data dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan, Kementerian Pendidikan, dan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagian besar telah terintegrasi. Saat ini hanya tersisa beberapa penyesuaian data yang akan diselesaikan oleh BGN.
"Targetkan satu bulan selesai, bahkan sebelum tanggal 10 (Agustus). Hari ini sudah sebagian besar hampir selesai," ucap dia.
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga memutuskan memberikan fleksibilitas bagi pondok pesantren maupun sekolah berbasis keagamaan berasrama (boarding school) dengan jumlah siswa atau santri lebih dari 1.000 orang untuk membangun dapur MBG sendiri.
Namun, dapur tersebut tetap harus memenuhi standar yang berlaku bagi SPPG, termasuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara itu, pondok pesantren atau sekolah dengan jumlah peserta didik di bawah 1.000 orang diwajibkan memanfaatkan layanan dari SPPG terdekat.
"Misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri, mereka bisa buat dapur sendiri, tetapi harus standar dengan SPPG dan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi," papar Zulkifli.
Komentar (0)