Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebutkan bahwa program Sekolah Rakyat di wilayah tersebut kini telah menampung 2.692 siswa yang tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen dan enam Sekolah Rakyat rintisan.
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di Semarang, Rabu, menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan angka putus sekolah.
"Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi," katanya.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam diskusi perencanaan dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jateng.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat karena menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Baca juga: Pemkab Musi Banyuasin usulkan lahan Sekolah Rakyat
"Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin, sehingga sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil," katanya.
Lebih jauh, sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan bahwa Jateng telah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Saat ini terdapat tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta 15 sekolah semi-boarding.
"Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur mengatakan sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027 terdiri atas 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA.
Baca juga: KSP pastikan SR Terintegrasi Kabupaten Bandung siap beroperasi
Seluruhnya telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Mereka tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, serta Kota Semarang.
Selain itu, enam Sekolah Rakyat rintisan juga telah berjalan di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Ia menjelaskan, penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota.
Sedangkan penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi tantangan karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak usia enam hingga tujuh tahun untuk tinggal di asrama.
Untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah, lanjut dia, Kementerian Sosial memberikan kebijakan agar kuota yang belum terisi pada jenjang SD dapat dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar di jenjang SMP dan SMA.
Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat Makassar borong medali di tiga ajang bergengsi
Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen, di Semarang, Rabu, menilai program tersebut menjadi salah satu langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus menekan angka putus sekolah.
"Sekolah Rakyat ini jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Karena bagaimana pun juga angka kemiskinan di Jawa Tengah masih relatif tinggi," katanya.
Hal tersebut disampaikannya saat menerima Tim Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI dalam diskusi perencanaan dan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Provinsi Jateng.
Ia menegaskan komitmen Pemprov Jateng untuk terus mengawal program Sekolah Rakyat karena menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Baca juga: Pemkab Musi Banyuasin usulkan lahan Sekolah Rakyat
"Harus kita kawal karena ini adalah gagasan presiden kita yang tujuannya untuk memuliakan keluarga miskin, sehingga sekolah rakyat ini benar-benar memfasilitasi kebangkitan orang-orang kecil," katanya.
Lebih jauh, sosok yang akrab disapa Gus Yasin itu mengatakan bahwa Jateng telah memiliki pengalaman mengelola sekolah berasrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Saat ini terdapat tiga sekolah berasrama penuh di Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, dan Purbalingga, serta 15 sekolah semi-boarding.
"Dengan adanya Program Sekolah Rakyat kami tentu senang, karena ini sejalan dengan rintisan yang telah kami lakukan sekitar 10 tahun terakhir," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Jateng Imam Maskur mengatakan sebanyak 2.692 siswa yang mengikuti Sekolah Rakyat tahun ajaran 2026/2027 terdiri atas 380 siswa SD, 1.038 siswa SMP, dan 1.274 siswa SMA.
Baca juga: KSP pastikan SR Terintegrasi Kabupaten Bandung siap beroperasi
Seluruhnya telah mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 31 Juli 2026.
Mereka tersebar di 10 Sekolah Rakyat permanen yang berada di Kabupaten Pati, Banyumas, Wonosobo, Sragen, Jepara, Brebes, Cilacap, Sukoharjo, Rembang, serta Kota Semarang.
Selain itu, enam Sekolah Rakyat rintisan juga telah berjalan di Banjarnegara, Temanggung, Blora, Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kebumen.
Ia menjelaskan, penerimaan siswa pada jenjang SMP dan SMA hampir seluruhnya telah memenuhi kuota.
Sedangkan penerimaan siswa Sekolah Rakyat Dasar (SRD) masih menghadapi tantangan karena banyak orang tua yang belum siap melepas anak usia enam hingga tujuh tahun untuk tinggal di asrama.
Untuk mengoptimalkan kapasitas sekolah, lanjut dia, Kementerian Sosial memberikan kebijakan agar kuota yang belum terisi pada jenjang SD dapat dialihkan menjadi tambahan rombongan belajar di jenjang SMP dan SMA.
Baca juga: Siswa Sekolah Rakyat Makassar borong medali di tiga ajang bergengsi
Komentar (0)