HUT ke-81 RI: Menimbang Keadilan 8.100 Kursi Istana Merdeka

Ada pemandangan yang menarik menjelang 17 Agustus 2026. Sebagian warga mulai menyiapkan jempol seperti hendak berburu tiket konser: sinyal diuji, daya gawai diisi penuh, foto KTP dan swafoto disimpan rapi dalam satu folder. Bedanya, yang diburu kali ini bukan panggung musik, melainkan sebuah kursi di halaman Istana Merdeka.

Pemerintah menyediakan 8.100 kursi bagi masyarakat umum untuk mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi HUT ke-81 RI. Angkanya dipilih sebagai simbol, temanya "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur", dan cara memperolehnya melalui mekanisme yang bahkan disebut secara resmi sebagai war ticket.

Izinkan saya memulai dengan apresiasi. Satu setengah dasawarsa lalu, halaman Istana pada pagi 17 Agustus praktis menjadi wilayah pejabat, korps diplomatik, dan tamu kehormatan. Rakyat menyaksikan dari layar televisi sambil menyetrika seragam anak. Membuka pagar itu bukan perkara kecil. Negara sedang menyampaikan pesan yang hangat: upacara ini milik Anda juga. Tanpa dipungut biaya pula.

Yang barangkali perlu ditimbang ulang bukanlah niatnya, melainkan satu kata di dalam mekanismenya: war.

Kecepatan dan keadilan tidak selalu beriringan

Tahun lalu portal dibuka pada 4 Agustus dengan prinsip siapa cepat dia dapat. Kuota terisi demikian singkat sehingga pemerintah perlu membuka gelombang tambahan, sementara ratusan ribu orang mengakses laman pendaftaran nyaris bersamaan. Antusiasme yang membanggakan, sekaligus meninggalkan satu pelajaran.

Sepintas mekanisme itu terdengar setara: siapa pun boleh ikut, tinggal siapa yang paling sigap. Namun bila ditelisik pelan-pelan, yang sedang diadu sebenarnya bukan kadar cinta Tanah Air, melainkan kecepatan internet, kemampuan gawai, dan kelincahan mengisi formulir daring sambil berkejaran dengan detik. Dalam praktiknya, masyarakat yang memiliki akses internet stabil, perangkat yang memadai, dan pengalaman menggunakan layanan digital kemungkinan memiliki peluang lebih besar dibanding mereka yang menghadapi keterbatasan akses.

Ada pula biaya yang jarang dibicarakan. Kursinya gratis, perjalanannya tidak. Tiket pesawat dari Papua atau Nusa Tenggara ditambah dua malam penginapan di Jakarta bukan angka kecil bagi kebanyakan keluarga. Saringan yang bekerja bukan hanya kecepatan jari, melainkan juga jarak dan isi dompet. Mekanisme seperti ini berpotensi lebih mudah diakses oleh masyarakat yang memiliki akses internet memadai, fleksibilitas waktu, serta kemampuan untuk menjangkau Jakarta. Karena itu, penting memastikan agar semangat kebinekaan juga tercermin dalam komposisi peserta.

Beberapa hal yang belum tersampaikan

Publik juga belum banyak mengetahui siapa saja yang akhirnya berhasil mendapatkan kursi di Istana. Berapa banyak yang datang dari luar Jawa? Apakah ada guru, petani, nelayan, penyandang disabilitas, atau masyarakat dari daerah terpencil? Informasi seperti ini penting agar publik dapat melihat apakah kesempatan tersebut benar-benar terbuka bagi semua kalangan. Kurangnya keterbukaan dapat memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi di tengah masyarakat yang sebenarnya dapat dihindari apabila informasi mengenai hasil seleksi disampaikan secara lebih terbuka.

Hal lain yang juga patut diperhatikan adalah perlindungan data pribadi. Untuk mendaftar, masyarakat diminta mengunggah KTP, NIK, nomor telepon, alamat surel, dan swafoto. Namun, belum tersedia penjelasan yang mudah diakses bagi publiki mengenai bagaimana data tersebut dikelola.

Padahal, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menekankan pentingnya kejelasan mengenai tujuan penggunaan data, masa penyimpanan, serta mekanisme penghapusannya. Penjelasan singkat mengenai hal tersebut akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pendaftaran.

Empat usul yang sederhana

Pertama, mengganti balapan dengan undian berkuota. Pendaftaran dibuka lima hingga tujuh hari, bukan lima menit, lalu peserta diundi. Kuota dibagi proporsional menurut provinsi, dilengkapi kuota afirmasi bagi guru, petani, nelayan, penyandang disabilitas, purna pekerja migran, dan pelajar daerah terluar. Peladen lebih tenang, warga tak perlu begadang, dan komposisi peserta dengan sendirinya lebih menyerupai Indonesia.

Kedua, menyampaikan hasilnya kepada publik. Satu lembar infografis seusai upacara seperti sebaran provinsi, rentang usia, latar pekerjaan, rasanya sudah memadai. Ringan dikerjakan, dan jauh lebih meyakinkan ketimbang janji apa pun sebelum acara.

Ketiga, menyiapkan jalur luring dan antrean yang ramah. Meja bantu di kantor kecamatan atau Dukcapil akan sangat menolong warga yang belum akrab dengan aplikasi, juga para lansia yang ingin menyaksikan bendera pusaka dikibarkan setidaknya sekali seumur hidup. Antrean digital bernomor juga perlu, agar orang mengetahui posisinya dan tidak sekadar menatap layar yang berputar-putar.

Membuka Istana bagi rakyat tetap kabar baik dan pantas dilanjutkan. Delapan ribu seratus kursi tidak akan pernah cukup untuk 280 juta orang, dan tidak ada mekanisme yang sanggup menyenangkan semua pihak. Namun cara sebuah negara membagi kursi yang sedikit itu selalu bercerita tentang cara ia memandang warganya.

Jika temanya keadilan, biarlah ia lahir sejak formulir pertama dibuka, bukan hanya menjadi slogan yang bergema. Sebab kemerdekaan bukan tentang siapa yang paling cepat semata, melainkan tentang siapa yang memperoleh hak yang setara.